Ambon, SirimauPos– Polda Maluku mematangkan seluruh kesiapan pengamanan menjelang Groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026 dan direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pengamanan agenda kenegaraan tersebut dipastikan akan dilaksanakan dengan standar Very Very Important Person (VVIP) melalui operasi terpadu yang melibatkan Polri, TNI, serta pemangku kepentingan terkait.
Sebagai bentuk kesiapan operasi, Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. memimpin Upacara Pembukaan Latihan Pra Operasi Pengamanan Groundbreaking PSN Blok Masela Tahun 2026 di Lapangan Tahapary, Tantui, Kota Ambon, Kamis (9/7/2026) pukul 08.15 WIT.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Maluku, Irwasda Polda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Dansat Brimob Polda Maluku selaku Kepala Operasi, personel Dirpamobvit, serta ratusan personel yang akan diterjunkan dalam operasi pengamanan.
Latihan Pra Operasi menjadi tahapan krusial untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kemampuan teknis dan taktis personel, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan VVIP berjalan sesuai standar sehingga agenda strategis nasional tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan sukses.
Dalam amanatnya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Groundbreaking Blok Masela bukan sekadar seremoni pembangunan, melainkan momentum penting bagi percepatan Proyek Strategis Nasional yang akan memperkuat ketahanan energi Indonesia, meningkatkan daya saing investasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Blok Masela merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang memiliki arti sangat penting bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Keberhasilan pembangunan proyek ini tidak hanya berdampak pada Provinsi Maluku, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia,” tegas Kapolda.
Kapolda mengatakan, rencana kehadiran Presiden Republik Indonesia menjadikan agenda groundbreaking memiliki nilai strategis yang sangat tinggi sehingga seluruh rangkaian kegiatan harus dipastikan berlangsung tanpa gangguan keamanan.
“Karena direncanakan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, seluruh personel harus memahami bahwa pengamanan ini menggunakan standar VVIP. Dalam operasi seperti ini berlaku prinsip zero tolerance terhadap kesalahan. Tidak ada ruang untuk melakukan kekeliruan. Setiap tindakan harus benar sejak awal, sesuai prosedur tetap dan dilakukan secara profesional,” ujarnya.
Menurut Kapolda, keberhasilan pengamanan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan personel di lapangan, tetapi juga melalui kemampuan mengantisipasi seluruh potensi ancaman secara komprehensif.
Ia menyebut berbagai potensi gangguan, mulai dari aksi terorisme, sabotase, penggunaan senjata api dan bahan peledak, gangguan kamtibmas, hingga aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu jalannya kegiatan harus diantisipasi melalui langkah-langkah preemtif, preventif, intelijen, dan penegakan hukum secara terukur.
“Seluruh potensi ancaman harus dipetakan sejak dini. Kita tidak boleh underestimate terhadap situasi. Setiap kemungkinan harus diantisipasi melalui deteksi dini, penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, penguatan fungsi intelijen, serta kesiapan personel di lapangan. Profesionalisme aparat keamanan diukur dari kemampuannya mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum terjadi,” kata Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pendukung operasi.
“Tidak boleh ada ego sektoral maupun miskomunikasi. Seluruh unsur harus bergerak sebagai satu komando sesuai pembagian tugas masing-masing. Keberhasilan pengamanan Groundbreaking Blok Masela bukan hanya keberhasilan aparat keamanan, tetapi juga menjadi cerminan kesiapan Indonesia dalam menjaga agenda strategis nasional serta memberikan kepastian kepada investor bahwa pembangunan dapat berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif,” tegasnya.
Selain kesiapan teknis personel, Kapolda meminta seluruh peserta latihan membangun sense of situation dan sense of crisis, sehingga mampu membaca perkembangan situasi secara cepat serta mengambil keputusan yang tepat apabila terjadi perubahan skenario pengamanan.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap personel harus memahami seluruh alternatif pola pengamanan, termasuk apabila terjadi perubahan kategori kunjungan dari Presiden menjadi pejabat negara lainnya, sehingga operasi tetap dapat berjalan efektif sesuai prosedur.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., menegaskan bahwa Latihan Pra Operasi merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menjamin keamanan salah satu agenda pembangunan paling strategis di Indonesia.
“Groundbreaking Blok Masela merupakan momentum penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan investor internasional. Oleh karena itu, Polda Maluku mempersiapkan seluruh personel melalui latihan yang realistis, terukur, dan sesuai standar operasi VVIP agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujar Rositah.
Ia menambahkan bahwa pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek pengawalan fisik, tetapi juga mencakup deteksi dini, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendekatan humanis kepada masyarakat guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah pengamanan.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, mendukung kelancaran Groundbreaking PSN Blok Masela, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan investasi, percepatan pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui Latihan Pra Operasi ini, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh rangkaian Groundbreaking PSN Blok Masela secara profesional, presisi, dan terpadu. Keberhasilan pengamanan agenda yang direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia tersebut diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran kegiatan kenegaraan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, mempercepat pengembangan sektor energi nasional, serta menegaskan kesiapan Indonesia dalam mengamankan setiap Proyek Strategis Nasional sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia Maju.(*)
