Nyawa Warga Taruhannya, Pemkot Ambon Jangan ‘Tidur’ Lihat Jalan Longsor di Letisel

AMBON, SIRIMAUPOS.COM — Janji manis penanganan bertahap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kini berkejaran dengan maut. Hujan deras yang mengguyur belakangan ini tak hanya mengikis tanah di Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel) Kota Ambon, tetapi juga mengikis urat nadi perekonomian dan keselamatan warga di sana.
​Hingga pertengahan Juni 2026, akses utama yang menghubungkan Negeri Hukurila, Kilang, Ema, Naku, hingga Hatalai dilaporkan masih lumpuh akibat longsor parah. Ironisnya, lambatnya respons birokrasi Pemkot Ambon dituding menjadi pemicu jatuhnya korban jiwa yang terus berjatuhan.
​Bukan lagi sekadar hambatan mobilitas, infrastruktur yang hancur di Letisel kini bertransformasi menjadi jalur maut. Tercatat, sepanjang tahun 2026 saja, sudah 4 nyawa warga melayang akibat kecelakaan di titik jalan rusak tersebut.
​Kondisi ini memantik reaksi keras dari wakil rakyat di Belakang Soya. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Ambon, Swenly Hursepuny, mengecam kelambanan pemerintah dalam melihat skala prioritas bencana.
​”Kami mendorong Pemkot untuk mempercepat proses pemulihan akses jalan. Distribusi logistik dan layanan dasar ke empat desa (Ema, Kilang, Hukurila, Naku) termasuk Hatalai lumpuh. Akses jalan yang layak itu hak mendasar warga, bukan komoditas yang bisa ditunda-tunda,” tegas Hursepuny kepada wartawan.
​Hursepuny mengingatkan, Maluku saat ini telah memasuki puncak musim penghujan. Jika Pemkot Ambon tetap menggunakan ritme kerja “gaya siput”, kerusakan jalan dan talud penahan tanah akan semakin masif. Ujung-ujungnya, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan pasca-bencana justru akan membengkak berkali-kali lipat dari APBD.
Meski masalah ini diklaim sudah dikoordinasikan langsung dengan Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, respons yang beredar justru dinilai mengecewakan dan kurang peka terhadap kedaruratan (sense of crisis).
​Pemkot Ambon berdalih bahwa perbaikan jalan dan talud di Letisel baru akan diakomodir secara bertahap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Alasan klasiknya: “banyak persoalan lain di luar Letisel yang juga butuh perhatian.”
​Masyarakat pun bertanya-tanya: Apakah Pemkot Ambon sedang menanti korban kelima atau keenam jatuh, baru anggaran darurat dicairkan?
​Menunda perbaikan infrastruktur vital yang menyangkut keselamatan nyawa dengan dalih “pemerataan masalah” adalah bentuk nyata dari kegagalan mitigasi bencana. Anggaran kedaruratan (on-call) seharusnya bisa digeser jika Walikota benar-benar menganggap isu Letisel ini sebagai “perhatian serius”.
​Warga Letisel tidak butuh janji “tahap demi tahap” di atas kertas APBD Perubahan yang entah kapan realisasinya. Yang mereka butuhkan saat ini adalah alat berat yang bekerja di lapangan, talud yang kokoh, dan jaminan bahwa besok pagi, mereka bisa pergi ke kota tanpa perlu bertaruh nyawa. (Monty)