Ambon, Sirimaupos.com- Kisruh mengenai status Partai Keadilan dan Persatuan semakin hangat di Maluku dikarenakan komflik internal partai.
Namun kembali sosok ketua DPP PKP Maluku Lenda Meilani Noya mempertanyakan status Efans Reynold Alfons yang selalu membuat gaduh dan meresahkan kader partai juga Aleg Kota Ambon.
Menurutnya, semua sudah jelas sesuai mekanisme,dimana tidak lolosnya PKP sebagai peserta Pemilu 2024 disebabkan ketidakmampuan pimpinan partai di tingkat nasional untuk meloloskan PKP yang mengakibatkan kader partai, anggota DPRD harus pindah partai dan mencalonkan diri di partai lainnya sehingga mengalami kerugian apabila harus di PAW.
Ditegaskan, mantan ketua umum Yusuf Solichin gagal membawa PKP sebagai peserta Pemilu 2025 harusnya malu dan legowo serta berjiwa besar mundur dan menerima pemecatan sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa pada bulan februari 2023 lalu.
“Pemecatan terhadap pak Yusuf Solihin sebagai ketua umum dalam Munaslub sah dan di gantikan oleh Aslizar Tanjung sebagai ketua umum. Kepemimpinan DPN PKP saat ini setelah Yusuf Solichin di pecat maka penunjukan Waketum, Maijen Purnawirawan Aslizar Tanjung di menjadi Ketua Umum, Sekjen Irjen Purnawirawan Sahrul Mamah dan bendahara Elen Sukmawatty dan seluruhnya masih pada jabatan pengurus yang sah dalam SK Kumham hanya Waketum saja yang statusnya berubah menjadi Ketum sesuai keputusan Munaslub,” katanya.
Seluruh keputusan pengurus DPN PKP hasil Munaslub saat ini juga mendapat dukungan penuh dari Tri sutrisno sebagai pendiri sekaligus pembina partai PKP begitu juga dukungan dari mantan Ketum yakni Haris Sudarno dan Hendropriyono yang juga pernah memimpin PKP dan meloloskan PKP sebagai peserta pemilu pada pemilu sebelumnya.
Kabid Legislator DPN PKP, Edwin Leonardo DPN menjelaskan pada saat putusan Pengdilan Tata Usaha Negara yang menolak permohonan Penggugat sebagai partai peserta Pemilu saudara Yusuf Solichin mengundang semua pengurus DPP untuk menyampaikan kegagalan beliau memimpin PKP lewat pertemuan zoom meeting dengan DPP PKP seluruh Indonesia yang menyatakan beliau siap mundur dari jabatan Ketua Umum karena gagal membawa PkP sebagai peserta pemilu 2024.
Namun, apa yamg disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan malah yang bersangkutan tetap bertahan dan tidak mau meninggalkan PKP.
Setelah Munaslub status kepengurusan DPP di seluruh Indonesia mengalami perubahan termasuk DPP PKP Maluku yang saat ini dipercayakan kembali di pimpin oleh Lenda Meilani Noya.
Dirinya menyebutkan, tidak mengenal Evan Alfons yang masih mengakui dirinya sebagai ketua DPP PKP Maluku.
“Apabila ada kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan maka perlu di pertanyakan karena tidak sah atau ilegal,” katanya.
Terkait surat menteri dalam negeri tentang anggota DPR DPRD yang Caleg di partai lain harus mengundurkan diri dari partai sebelumnya.
Sementara itu, terkait usulam PAW Anggota DPRD dari PKP, Ketua DPP PKP Maluku Lenda Meilani Noya mengemukakan akan mendudukannya sesuai aturan yang berlaku.
“Kami akan melihat masalah ini dari suatu kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan bagi anggota DPR, DPRD dalam pengertian surat itu sudah tegas menjelaskan bahwa harus mengundurkan diri dari partai sebelumya.
Kendati bnyak anggota dewan yang belum legowo untuk digantikan atau di PAW, namun Noya tegaskan kepada semua anggota DPRD dari PKP, agar sebaiknya tempuh jalur hukum agar mendapat sebuah kepastian terkait persoalan PAW sekaligus dapat melindungi hak hak mereka sebagai anggota DPRD.
“Saya sangat sedih melihat kondisi teman-teman partai yang notabene adalah anggota DPRD akibat tidak lolosnya PKP sebagai peserta Pemilu 2024 mengakibatkan mereka harus pindah partai untuk melanjutkan karier politik dan mengalami persoalan PAW,” ungkapnya.
Noya juga menegaskan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam persoalan Pengusulan Pergantian Antar Waktu DPRD Kota Ambon harus selektif dalam pengambilan sebuah keputusan dan jangan terpengaruh dengan Evan Alfons yang statusnya dipertanyakan dan selalu membuat gaduh.(*)
