AMBON, SirimauPos— Di tengah besarnya harapan dan dukungan masyarakat Maluku agar INPEX Masela Ltd. mempercepat operasional proyek strategis nasional Gas Abadi Blok Masela, sebuah kegaduhan justru datang dari gedung rakyat di Karang Panjang.
Sekretariat Dewan (Sekwan) Farhatun Rabi’ah Samal dan Komisi III DPRD Provinsi Maluku kini menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, sebuah konsep surat pemanggilan yang dilayangkan kepada pihak INPEX dinilai salah sasaran, memalukan, bahkan dicap sebagai bentuk “ketololan” birokrasi yang merugikan nama baik daerah.
Dalam Surat tersebut INPEX dipanggil untuk pembahasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Maluku pada Kamis (11/6) pukul 20.00 WIT terkait bocoran anggaran.
Panggil Investor Soal “Kebocoran Anggaran”, Publik Heran Sontak saja, surat undangan pemanggilan tersebut memicu gelombang pertanyaan dan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Bagaimana tidak? Agenda pemanggilan yang dikonsepkan oleh Sekwan tersebut adalah untuk meminta penjelasan dari INPEX terkait dugaan kebocoran anggaran.
Bagi publik dan pengamat kebijakan, alasan ini dinilai sangat menggelikan dan salah alamat. INPEX adalah investor sekaligus operator luar negeri, bukan instansi pemerintah yang menggunakan APBD atau APBN.
”Ini sangat memalukan. lembaga legislatif memanggil investor swasta asing untuk mempertanggungjawabkan dugaan kebocoran anggaran? Yang mengelola anggaran daerah itu pemprov, bukan INPEX. Konsep surat ini benar-benar memperlihatkan dangkalnya pemahaman fungsi pengawasan,” ujar salah satu tokoh pemuda Maluku di Ambon, Kamis (11/6)
DPRD Maluku dinilai bukan menunjukkan taji dan wibawa sebagai wakil rakyat, Komisi III dan Sekwan DPRD Maluku ini dikabarkan justru menjadi bahan cemoohan di internal pihak INPEX maupun pelaku industri hulu migas.
Tindakan ini dinilai tidak profesional dan berpotensi memberikan citra buruk bagi iklim investasi di Maluku. Ketika daerah lain berlomba-lomba memberikan karpet merah dan kemudahan bagi investor, oknum-oknum di DPRD Maluku justru dinilai membuat blunder yang kekanak-kanakan.
Rakyat Butuh Gas Beroperasi, Bukan ‘Panggung Komedi’
Dampak dari blunder ini tidak bisa dianggap sepele. Masyarakat Maluku saat ini sangat membutuhkan kepastian kapan Blok Masela beroperasi agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mendongkrak perekonomian daerah yang masih terpuruk.
Namun, bukannya mengawal percepatan proyek atau mempermudah regulasi, oknum di parlemen justru sibuk memproduksi kebijakan yang bikin dahi mengernyit.
Hingga berita ini diturunkan, publik mendesak Ketua DPRD Maluku dan pimpinan Komisi III untuk segera mengklarifikasi konsep surat “ngawur” tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah mencoreng wajah rakyat Maluku di mata investor internasional.
Publik juga mendesak gubernur Maluku untuk mengevaluasi Farhatun Rabi’ah Samal sebagai Sekwan. (*)
