Ambon, Sirimaupos.com – Di saat masyarakat Maluku masih berjuang menghadapi banjir, longsor, dan konflik sosial, para wakil rakyat di DPRD Maluku justru mempertontonkan pesta pora penuh kontroversi. Usai Paripurna memperingati HUT Provinsi Maluku ke-80 pada Selasa (19/8/2025), sejumlah anggota dewan terlihat berjoget dan menghambur-hamburkan uang di dalam gedung DPRD Maluku.
Ironisnya, perayaan penuh hura-hura itu berlangsung di tengah tangisan warga Hunuth, Kota Ambon, yang baru saja kehilangan 30 rumah akibat penyerangan dan pembakaran. Sementara asap kebakaran masih membumbung tinggi, para legislator asyik berjoget sambil menebar lembaran uang pecahan Rp100 ribu.
“DPRD tak lebih dari pengemis yang datang mengemis suara rakyat, tetapi ketika terpilih mereka menjadikan rakyat sebagai kacung,” kata pengamat politik nasional, Rocky Gerung dalam sebuah kutipan.
Dalam sebuah rekaman amatir, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra, Saoda Tuankotta, terlihat berjoget ria sembari melemparkan uang kepada pegawai sekretariat DPRD. Para pegawai pun berebut hingga saling dorong untuk mendapatkan uang yang berserakan di lantai.
Tidak hanya itu, aksi serupa juga dilakukan oleh anggota DPRD dari Partai Demokrat, Halimun Saulatu. Dari balkon, ia menghamburkan ratusan lembar uang pecahan Rp100 ribu layaknya menaburkan pakan ikan di kolam.
“Pemandangan ini sangat menyakitkan. Di satu sisi rakyat menjerit karena bencana, di sisi lain wakil rakyat malah berpesta seolah lupa tanggung jawab moral mereka” kata aktivis Maluku, Roby Tutuarima.
Belum jelas apakah uang yang dihamburkan berasal dari kantong pribadi para legislator atau menggunakan anggaran sekretariat DPRD. Namun publik menyoroti peran Plt Sekretaris DPRD Maluku, Farhatun Rabi’ah Samal, yang disebut-sebut memberikan fasilitas mewah kepada anggota dewan.
Selain pesta pora, diketahui Sekretariat DPRD Maluku juga menggelontorkan anggaran besar untuk kebutuhan konsumsi, perjalanan dinas, hingga pemberian pin emas seberat 7 gram kepada 25 anggota DPRD. Total anggaran yang digunakan disebut mencapai miliaran rupiah.
“Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur oleh Mendagri seolah hanya berlaku bagi rakyat, sementara DPRD Maluku justru difasilitasi untuk berfoya-foya” kata Tutuarima.
Sementara dalam sambutannya pada sidang paripurna, Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun sendiri menegaskan bahwa provinsi ini masih berada di garis kemiskinan dan tertinggal dari daerah lain. Namun pesan itu terasa kontradiktif ketika pesta pora justru terjadi beberapa jam setelahnya.
“Maluku sudah berusia 80 tahun, tapi masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ini menandakan ada masalah serius yang membutuhkan intervensi kebijakan…,” kata Ketua DPRD Maluku.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat terus mengecam aksi pesta pora anggota dewan tersebut. Publik menilai DPRD Maluku telah kehilangan empati terhadap penderitaan rakyat, dan menuntut aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penggunaan uang negara dalam pesta tersebut.
Selain itu, sejumlah lembaga Swadaya Masyarakat Maluku berencana meminta pemerintah untuk mengkaji kembali besar gaji yang diberikan kepada anggota DPRD Maluku karena tidak sebanding dengan jasa yang diberikan kepada rakyatnya. “Kami akan meminta gubernur Maluku untuk mengkaji kelayakan gaji yang diberikan kepada DPRD Maluku. Kami kira, harus dikaji ulang karena anggota DPRD dalam satu bulan digaji hingga 50 an juta. Belum lagi tunjangan-tunjangan lain sementara kerja mereka cuma hura-hura. Sebaiknya mereka digaji sama dengan PNS Esalon II atau esalon III. Itu yang paling adil,” Sebut Ketua LSM Pijar Keadilan Maluku. (*)
