banner 1080x1921
banner 1080x1921
SirimauPos

Pemda Maluku Berhasil Kendalikan Inflasi Hingga Juli 2023

Ambon, Sirimaupos.comGuna membahas peran aktif dan permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian inflasi, serta untuk memantau pergerakan harga pangan yang akan digunakan sebagai dasar menghitung proxy inflasi daerah, maka Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu lintas Kementerian Lembaga, melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku.

Kunjungan yang dilakukan pada Selasa (22/8/2023) ini, bertempat pada 2 lokasi, yakni Pasar Mardika untuk meninjau proses pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebagai salah satu Langkah yang dilakukan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pengendalian inflasi, dan lokasi yang berikutnya di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku untuk melakukan Focus Group Discussion.

SirimauPos

Hadir pada kesempatan itu Asisten II Setda Maluku Ir. Habibah Saimima, M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Tim Monev Lintas Instasi yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Bulog RI, TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, beserta stakeholder lainnya.

Ina Yudith dari Kementerian Dalam Negeri dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan kunjungan ini guna memberikan insight terkait Program Nasional yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian agar bisa disinkronkan dengan TPID di Maluku.

“Program sementara yang dilakukan adalah Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan yang akan dijadikan proxy sementara untuk daerah non Indeks Harga Konsumen (IHK), kalau daerah IHK bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik, sementara itu dari Badan Pangan yakni program pangan murah yang sudah dilakukan diseluruh Provinsi di Indonesia dan 256 Kabupaten/Kota se-Indonesia.”

“Kami sangat mengapresiasi karena di Maluku ini ada swadaya, dimana ada sinergi yang kuat, karena kami sudah beberapa kali turun ke Daerah, namun yang menghadiri Monev di Maluku ini yang terlengkap, karena bisa menghadirkan TNI/Polri.” Ungkapnya.

SirimauPos

Ia menambahkan, pengendalian inflasi ini memerlukan Kerjasama, karena inflasi itu bukan hanya tanggung jawab Biro Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Ketahanan Pangan, tetapi inflasi ini adalah tanggungjawab bersama, karena ketika inflasi tinggi akan berdampak kepada kemiskinan ekstrem dan permasalahan Kesehatan seperti stunting.

“Semua permasalahan akan berkaitan, tetapi jika inflasi terlalu rendah di bawah Nasional, itu juga bisa dikatakan berbahaya karena dianggap perekonomian melemah.” Ujarnya.

Ina mengatakan, di pusat kadang tidak mengetahui seperti apa problematika dengan masyarakat di daerah, yang diketahui hanyalah merumuskan kebijakan yang diharapkan bisa mempermudah TPID.

“Jadi jangan sampai TPID ketika melaksanakan tugas terhambat oleh kebijakan, sehingga tujuan kita adalah ketika membuat kebijakan lagi tidak ada bahasanya salah kebijakan, dan diharapkan kebijakan yang dihasilkan nanti bisa membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah.” Tutupnya.

Sementara itu Gubernur dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Saimima menyampaikan bahwa, pelaksanaan usaha dan strategi dalam menjaga dan mengendalikan Inflasi, mengacu pada 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Kebijakan dan strategi pengendalian inflasi ini dilaksanakan oleh anggota TPID Provinsi Maluku, baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing OPD sesuai dengan tupoksi, serta membangun kerjasama dengan Kabupaten Kota, terutama Kota Ambon dan Kota Tual yang merupakan IHK di Provinsi Maluku.” Jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Konten Dilindungi !