Ambon, Sirimaupos.com – Pesta hura-hura sambil menghamburkan uang okeh anggota DPRD Maluku terus mendapat kecaman keras dari masyarakat.
Tokoh masyarakat Maluku Wem Nahumuruy mengecam keras aksi anggota DPRD Maluku yang berjoget sambil menghambur-hambur uang kepada pegawai di lingkup DPRD Maluku itu bersamaan dengan bencana alam dan kerusuhan yang sementara terjadi di Hunuth Kota Ambon.
Dirinya meminta, anggota DPRD tersebut harus, minta, maaf kepada, masyarakat Maluku.
Pimpinan Daerah Partai PKN Provinsi Maluku ini meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Maluku untuk memanggil dan melakukan pembinaan kepada anggota DPRD yang terlihat dalam rekamaan tersebut.
Selain itu meminta Ketua DPP Partsi Demokrat untuk melakukan pemecatan dan PAW terhadap Halimun Saulatu karena, dilai melanggar etika sebagai wakil rakyat. Menurut Nahumury, perbuatan anggota DPRD dalam kantor DPRD Maluku itu telah mencoreng lembaga dan institusi DPRD Maluku.
Demikian juga ia, meminta agar DPP Partai Gerindra memanggil dan menjatuhkan sanksi terhadap Saoda Tuankotta yang dinilai melukai hati rakyat.
Gubernur Maluku juga diminta copot PLH Sekwan Farhatun Rabi’ah Samal karena telah mengeluarkan uang rakyat untuk hura-hura DPRD Maluku.
Sebagaimana diketahui bahwa PLH Sekwan DPRD Maluku Farhatun Rabi’ah Samal mengeluarkan uang sebesar RP 14 juta untuk dihambur-bambur oleh anggoota DPRD dari Partai Gerindra Saooda Tuankotta dan Halimun Saulattu dari partai Demonrat.
Ironi politik yang kembali dipertontonkan di Maluku ini menunjukkan DPRD Maluku tidak berempati terhadap rakyat yang tengah dirundung bencana, anggota DPRD Maluku justru larut dalam pesta pora usai Sidang Paripurna HUT Provinsi Maluku ke-80, Selasa (19/8/2025). Dalam sebuah rekaman amatir, para legislator terlihat berjoget ria sambil menghambur-hamburkan uang pecahan Rp100 ribu di dalam gedung dewan.
Momen ini berlangsung di saat sebagian masyarakat Hunuth, Kota Ambon, masih menjerit kehilangan rumah akibat serangan dan pembakaran yang meluluhlantakkan 30 unit pemukiman. Sementara asap kebakaran belum padam, para wakil rakyat sibuk berpesta seolah hidup dalam dunia yang berbeda.
“DPRD tak lebih dari pengemis yang datang mengemis suara rakyat, tetapi ketika terpilih mereka menjadikan rakyat sebagai kacung,” kata pengamat politik nasional, Rocky Gerung.
Dalam video yang beredar, anggota DPRD Maluku dari Fraksi Gerindra, Saoda Tuankotta, terlihat berjoget sambil melemparkan uang ke arah pegawai sekretariat. Beberapa pegawai berebut hingga saling dorong untuk mendapatkan lembaran yang beterbangan di lantai gedung dewan.
Tidak berhenti di situ, aksi serupa juga dilakukan Halimun Saulatu, anggota DPRD dari Partai Demokrat. Dari balkon lantai dua, ia menghamburkan ratusan lembar uang seolah menabur pakan ikan di kolam.
“Pemandangan ini sangat menyakitkan. Di satu sisi rakyat menjerit karena bencana, di sisi lain wakil rakyat malah berpesta seolah lupa tanggung jawab moral mereka,” kata aktivis Maluku, Roby Tutuarima.
Selain pesta hambur uang, Sekretariat DPRD Maluku juga diketahui menggelontorkan anggaran besar untuk konsumsi, perjalanan dinas, dan pemberian pin emas 7 gram kepada 25 anggota dewan. Total belanja ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
“Kebijakan efisiensi anggaran yang diatur oleh Mendagri seolah hanya berlaku bagi rakyat, sementara DPRD Maluku justru difasilitasi untuk berfoya-foya,” kata Tutuarima.
Ironisnya, beberapa jam sebelum pesta, Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun dalam pidato paripurna justru mengakui kondisi Maluku yang masih tertinggal dalam pembangunan.
“Maluku sudah berusia 80 tahun, tapi masih tertinggal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ini menandakan ada masalah serius yang membutuhkan intervensi kebijakan,” kata Ketua DPRD Maluku.
Pernyataan itu menjadi kontradiktif ketika beberapa jam kemudian, gedung DPRD berubah menjadi arena pesta pora. Rakyat menilai ada jurang yang semakin lebar antara elit politik dengan penderitaan masyarakat di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang kritik terus berdatangan. Sejumlah masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penggunaan uang negara dalam pesta tersebut.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat hukum. Tanpa tindakan tegas, pesta pora DPRD Maluku akan semakin mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, sekaligus memperdalam luka sosial di tengah derita bencana dan konflik yang belum tuntas.
