AMBON, SirimauPos.com – Polemik pembangunan konstruksi di atas badan Sungai Waitomu, Kota Ambon, memasuki babak baru. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kalesang Maluku mulai menyiapkan langkah hukum terhadap pembangunan yang dilakukan Kodam XV/Pattimura, menyusul berbagai kajian akademis yang mengungkap potensi ancaman serius terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Keseriusan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Save Sungai Waitomu yang digelar LSM Kalesang Maluku, Jumat (20/11/2026). Diskusi menghadirkan tiga pakar lingkungan Universitas Pattimura, masing-masing Prof. Agus Kastanya, Prof. Jusni Putuhena, dan Prof. Netty Siahaya.
Ketiga akademisi tersebut memaparkan hasil kajian dan penelitian yang selama bertahun-tahun dilakukan terhadap kondisi Sungai Waitomu. Pembahasan tidak sekadar menyentuh persoalan pembangunan fisik, tetapi juga dampak ekologis, daya dukung lingkungan, hingga risiko bencana yang berpotensi mengancam Kota Ambon.
Dalam pemaparan para narasumber, perubahan kondisi badan sungai akibat pembangunan berpotensi meningkatkan ancaman banjir, terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut juga dapat menurunkan kemampuan lingkungan dalam menghadapi tekanan hidrologis dan cuaca ekstrem.
Para akademisi menekankan bahwa keberadaan Sungai Waitomu tidak bisa dipandang semata-mata sebagai ruang fisik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan. Fungsi ekologis dan kapasitas sungai harus tetap menjadi pertimbangan utama, sebab dampaknya berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).
Dari aspek hukum dan tata kelola sumber daya air, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Ruslan Malik, memaparkan regulasi yang menjadi dasar penolakan terhadap pembangunan konstruksi di atas badan Sungai Waitomu. Paparan tersebut mempertegas bahwa pemanfaatan ruang sungai harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menariknya, FGD tersebut juga mendapat perhatian Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon Sanctus Fransiskus Xaverius. Ketua PMKRI Cabang Ambon, Maikel Alfa Jaftoran, SH, mendesak Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengambil sikap tegas terhadap polemik yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Menurut Maikel, meskipun kewenangan pengelolaan Sungai Waitomu berada pada BWS Maluku di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Ambon tetap memiliki tanggung jawab dalam kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan.
“Benar bahwa Sungai Waitomu kewenangannya ada di BWS, tetapi karena sungai ini melintasi wilayah Kota Ambon, ini juga terkait dengan kebijakan tata ruang kota yang kewenangannya ada pada Pemda Kota Ambon,” tegasnya seusai FGD.
PMKRI mengingatkan, perbedaan sikap antara BWS Maluku dan Pemerintah Kota Ambon tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kedua institusi harus segera duduk bersama untuk memastikan kepastian hukum dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan fungsi sungai.
“Kami meminta Pemda Kota segera berkoordinasi dengan BWS Maluku dan meluruskan aturan main sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat. Jangan biarkan polemik terus berlangsung, mengambang, akhirnya pembangunan konstruksi lantai di atas badan Sungai Waitomu oleh Kodam XV/Pattimura tetap berlangsung,” ujarnya.
Maikel juga menyoroti pembongkaran trotoar yang sebelumnya dibangun Pemerintah Kota Ambon untuk kepentingan pejalan kaki. Menurutnya, fasilitas publik tersebut dibangun menggunakan uang rakyat sehingga pemanfaatan maupun pembongkarannya harus memiliki dasar dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Itu trotoar dibangun dengan uang rakyat, warga Kota Ambon, untuk melayani warga. Itu fasilitas layanan publik dibongkar untuk pembangunan itu. Siapa yang izinkan? Pak Wali Kota harus tegas, itu uang rakyat!” tandasnya.
Tidak hanya membahas aspek lingkungan dan regulasi, FGD tersebut turut mengangkat persoalan etika, tanggung jawab publikasi, serta konsekuensi hukum dari pembangunan di atas badan sungai. Salah satu rekomendasi penting yang mengemuka adalah perlunya masyarakat sipil mempertimbangkan langkah gugatan class action melalui jalur peradilan umum maupun mekanisme hukum militer sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ketua LSM Kalesang Maluku, Kostansius Kolatfeka, menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan Sungai Waitomu berhenti sebatas diskusi dan pernyataan sikap. Pihaknya akan menyurati BWS Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ombudsman, serta Fakultas Hukum Universitas Pattimura guna memperoleh dukungan dan penguatan terhadap langkah hukum yang sedang dipersiapkan.
Sebagai bentuk keseriusan gerakan penyelamatan lingkungan, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan bersama Komitmen Integritas Save Waitomu. Dokumen itu menjadi pernyataan komitmen masyarakat sipil untuk mengawal perlindungan Sungai Waitomu dan menolak pembangunan yang dinilai berpotensi mengganggu fungsi ekologis sungai.
Bagi Kalesang Maluku dan elemen masyarakat yang terlibat, persoalan Waitomu bukan sekadar perselisihan mengenai pembangunan sebuah konstruksi. Lebih dari itu, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yakni menjaga keselamatan masyarakat, mempertahankan fungsi lingkungan, serta memastikan generasi mendatang tidak mewarisi ancaman bencana akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Pemerintah Kota Ambon, BWS Maluku, dan Kodam XV/Pattimura. Sebab, penyelesaian polemik Sungai Waitomu tidak cukup hanya dengan pernyataan dan koordinasi, tetapi membutuhkan kepastian hukum, keterbukaan, serta tindakan nyata untuk melindungi kepentingan masyarakat.(*)




