AMBON, SIRIMAUPOS.com – Universitas Pattimura (Unpatti) mulai mendorong transformasi produk unggulan daerah Maluku melalui penguatan riset, hilirisasi teknologi, standardisasi mutu, hingga perlindungan kekayaan intelektual.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pembangunan Science Techno Park (STP) sebagai pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, Jumat (20/11/2026), di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Diskusi bertema “Akselerasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah Maluku Menuju Standarisasi Nasional yang Berkualitas dan Kompetitif” ini merupakan bagian dari rangkaian Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan. Kegiatan menghadirkan sembilan narasumber dari unsur perguruan tinggi, pemerintah, lembaga standardisasi, regulator, hingga sektor industri.
Kepala LPPM Unpatti, Dr. Estevanus K. Huliselan, S.Pd., M.Pd., dalam paparannya menjelaskan, kehadiran Science Techno Park dirancang sebagai wadah pengembangan UMKM secara komprehensif. Melalui fasilitas tersebut, Unpatti menargetkan lahirnya UMKM binaan yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan rintisan (startup) dengan orientasi pasar internasional.
“Kami punya kerinduan, Science Techno Park (STP) harus ada dan Unpatti minimal harus melahirkan atau menjadikan salah satu pilot project UMKM menjadi startup yang bisa go public global, sehingga produk-produknya bisa masuk di pasar global,” ujarnya.
Menurut Huliselan, target tersebut membutuhkan proses dan tahapan panjang. Namun, LPPM Unpatti berkomitmen merealisasikannya di bawah arahan Rektor Unpatti agar keberadaan Science Techno Park memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan ekonomi daerah.
Dukungan terhadap pengembangan UMKM dan hilirisasi hasil penelitian juga diperkuat melalui 22 pusat kajian yang dimiliki LPPM Unpatti. Di antaranya Pusat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Paten serta Pusat Kajian Halal.
Huliselan mengungkapkan, melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum, LPPM memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dan paten bagi produk hasil penelitian dosen maupun mitra. Hingga saat ini, enam produk telah tercatat memperoleh perlindungan paten, terdiri atas satu paten dan lima paten sederhana.
Tidak hanya menyangkut perlindungan kekayaan intelektual, LPPM Unpatti juga membuka peluang penelitian kolaboratif dengan pelaku UMKM, terutama sektor pangan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menguji produk, mengidentifikasi kandungan, serta menyusun informasi komposisi gizi sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.
“Dari produk-produk yang dihasilkan khususnya produk pangan, bisa bekerja sama dengan kami di Unpatti untuk melihat komposisi gizi dan sebagainya. Ini merupakan kolaborasi antara UMKM dengan LPPM Unpatti melalui proses riset, dan pendanaannya itu dari kami di LPPM,” jelasnya.
Di bidang transformasi digital, LPPM juga mendorong modernisasi transaksi melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sistem yang telah diterapkan dalam sejumlah layanan internal LPPM, termasuk pembayaran publikasi, ke depan diarahkan untuk diperluas dalam pola pembinaan dan kerja sama dengan UMKM.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Maluku, Dr.sc.agr. drh. Faradilla Attamimi, MTAPSc., yang mewakili Gubernur Maluku, memaparkan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong produk unggulan Maluku memenuhi standar nasional. Dukungan regulasi dan kebijakan strategis pemerintah dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing produk lokal.
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon, Mamang, S.TP., M.Si., mengulas penerapan standar mutu, pengujian, serta jaminan kualitas industri agar produk daerah memiliki kualitas yang konsisten dan dapat dipercaya konsumen.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Farida Wahid, S.Pt., S.A.P., M.Si., menyoroti pentingnya legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek dan indikasi geografis. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi identitas produk sekaligus memberikan nilai tambah dalam persaingan pasar.
Dari aspek keamanan pangan, Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, S.Si., S.Farm., M.P., menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan pengawasan berbasis risiko. Standar keamanan pangan menjadi fondasi agar produk lokal tidak hanya memiliki daya tarik pasar, tetapi juga aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan peraturan.
Kepala BPJPH Maluku, Abdul Karim Kelrey, S.E., menguraikan strategi dan fasilitasi sertifikasi halal sebagai salah satu instrumen penting untuk membuka akses UMKM Maluku ke pasar nasional. Sementara Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMSP), Dr. Alwiyah Fadlun Alaydrus, S.H., M.H., menjelaskan pentingnya penyederhanaan regulasi dan integrasi layanan perizinan berbasis risiko dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Perspektif pemanfaatan teknologi juga disampaikan akademisi Unpatti, Prof. Wilma Latuny, S.T., M.Si., M.Phil., Ph.D. Ia mengangkat strategi digital branding berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memperkuat pemasaran, pengembangan konten, dan citra merek produk unggulan daerah.
Sementara itu, pimpinan Indofood, Anthoni Salim, membahas pentingnya standardisasi kualitas sebagai prasyarat integrasi UMKM ke dalam industri pangan nasional. Konsistensi mutu dan kemampuan memenuhi persyaratan industri menjadi faktor penting agar produk UMKM dapat masuk dalam rantai pasok industri yang lebih luas.
Diskusi publik ini mempertemukan berbagai perspektif dan kepentingan, mulai dari riset perguruan tinggi, kebijakan pemerintah, standardisasi, keamanan pangan, sertifikasi halal, perlindungan hukum, investasi, hingga pemasaran digital.
Melalui rangkaian Deklarasi Konsorsium Perguruan Tinggi Kepulauan, Unpatti diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan pelaku UMKM. Dengan demikian, potensi sumber daya dan produk unggulan Maluku tidak berhenti sebagai komoditas lokal, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang memenuhi standar nasional dan mampu bersaing di pasar global.(**)




