AMBON, SirimauPos.com – Postur Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 mulai menjadi sorotan.
Dominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah daerah memberikan ruang bagi pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam dokumen KUA-PPAS 2027 yang disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Selasa (17/11/2026), pemerintah memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp2,49 triliun dengan rencana belanja daerah sekitar Rp2,30 triliun.
Dari total belanja tersebut, belanja operasi mencapai Rp2,03 triliun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp70,94 miliar. Selain itu, dialokasikan belanja tidak terduga Rp10 miliar dan belanja transfer sekitar Rp190,79 miliar.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya porsi anggaran untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Sebaliknya, ruang belanja modal yang secara langsung berkaitan dengan pengadaan aset dan pembangunan infrastruktur terlihat relatif terbatas.
Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa perlu menjelaskan strategi dan pertimbangan yang mendasari struktur anggaran tersebut, terutama dalam menghadapi kebijakan efisiensi fiskal dan tuntutan percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp675,11 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,81 triliun.
Komposisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Maluku terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar.
Di sisi lain, kewajiban pembayaran pokok pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara juga menjadi perhatian. Pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok pinjaman diperkirakan mencapai Rp199,24 miliar.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof. Teddy C. Leasiwal, menilai postur anggaran tersebut perlu dikritisi karena belum memperlihatkan inovasi kebijakan yang memadai untuk menjawab dampak efisiensi anggaran terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Teddy, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya melakukan penyesuaian belanja, tetapi juga memikirkan terobosan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Maluku.
“Tim Gubernur Maluku harusnya memikirkan sebuah inovasi untuk menjawab efisiensi anggaran yang memiliki multi efek terhadap kesenjangan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku belum melihat adanya inovasi menarik dari tim pemerintah provinsi untuk menyiasati keterbatasan fiskal daerah.
“Jadi kami melihat belum ada inovasi yang menarik dari tim gubernur untuk menyiasati adanya efisiensi anggaran di daerah,” tegasnya.
Teddy bahkan menilai dominasi belanja untuk membiayai rutinitas pemerintahan dapat menjadi gambaran bahwa pembangunan Maluku belum mengalami kemajuan yang berarti.
“Postur anggaran APBD 2027 yang lebih besar untuk membiayai rutinitas pemerintahan adalah sebuah fenomena bahwa Maluku selama dua tahun masih tinggal di tempat,” katanya.
Padahal, menurut Teddy, Maluku memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, mulai dari pariwisata, perikanan, kelautan hingga sektor pertanian dan perkebunan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia mencontohkan sektor pariwisata yang sebenarnya dapat dikembangkan melalui promosi berbiaya relatif murah, termasuk pemanfaatan media massa dan konten kreatif digital.
“Potensi wisata bisa dipromosikan dengan biaya murah dan menghasilkan PAD yang tinggi. Hal ini sangat mudah dilakukan melalui promosi media dan konten kreatif, tetapi belum dilaksanakan,” ungkapnya.
Teddy mengingatkan bahwa terbatasnya ruang anggaran untuk program-program produktif berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat, mulai dari meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli hingga melemahnya pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap substansi KUA-PPAS 2027 karena dokumen tersebut baru saja diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD.
Menurut Benhur, DPRD akan mencermati sejumlah aspek penting, terutama proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran serta kebijakan pembiayaan daerah.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.
Benhur menegaskan, DPRD akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen untuk menguji dan mendalami substansi dokumen KUA-PPAS 2027. Penyusunan DIM tersebut diharapkan dapat diselesaikan hingga 30 November mendatang.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 kini menjadi momentum penting untuk menguji arah kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Maluku. Tantangannya bukan sekadar menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah dituntut menghadirkan inovasi agar efisiensi tidak berujung pada perlambatan pembangunan. Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya terletak pada kemampuan membiayai rutinitas birokrasi, melainkan juga pada kemampuannya menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, memperkuat konektivitas antarpulau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.(Tim)




