SirimauPos
SirimauPos

SIAPA PEMILIK ROMPI ORANGE?…KEJATI MALUKU MULAI SIAPKAN BABAK BARU KASUS DUGAAN KORUPSI DI DISDIKBUD MALUKU

AMBON, SirimauPos.com– Sebuah pertanyaan mulai mengemuka di tengah penyidikan dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025. Siapa yang bakal mengenakan rompi orange Kejaksaan?

Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Di tengah semakin intensifnya penyidikan, muncul informasi mengenai rompi orange yang disebut-sebut telah disiapkan jaksa. Publik pun mulai bertanya-tanya, siapa pemilik rompi tersebut? Apakah hanya menyasar pelaksana teknis dan bendahara, atau justru akan menyeret pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran?

Sinyal menguatnya penanganan perkara ini terlihat ketika penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku bergerak serentak melakukan penyitaan sejumlah dokumen dan barang bukti di dua lokasi berbeda, Selasa (17/11/2026).

Dua lokasi yang menjadi sasaran penyitaan yakni rumah kediaman bendahara Disdikbud Maluku Tahun 2025 dan Kantor Disdikbud Provinsi Maluku di Jalan Ahmad Yani, Ambon.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIT tersebut melibatkan dua tim penyidik yang bergerak secara bersamaan. Langkah ini memperlihatkan bahwa penyidik sedang memperluas pengumpulan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tahun 2025.

Tim pertama dipimpin Koordinator Bidang Pidsus, Ye Oceng Almahdali, SH, MH. Tim ini mendatangi rumah Ahmad Angkotasan, Bendahara Disdikbud Provinsi Maluku Tahun 2025, yang berlokasi di kawasan STAIN, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Di rumah tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang yang dikemas dalam satu box. Proses penyitaan berlangsung sekitar satu setengah jam dan disaksikan Ketua RT setempat.

Sementara itu, tim kedua dipimpin Kasi Penyidikan, Azer Orno, SH, MH, bergerak menuju Kantor Disdikbud Provinsi Maluku. Di lokasi ini, penyidik menyita sejumlah dokumen, telepon genggam, hard disk, hingga flashdisk yang diduga berkaitan dengan kepentingan penyidikan.

Seluruh barang bukti tersebut dikemas dalam tujuh box dan diangkut dari kantor dinas. Proses penyitaan berlangsung hingga sekitar pukul 12.00 WIT.

Penyitaan telepon genggam, hard disk, dan flashdisk menjadi bagian penting yang patut dicermati. Perangkat elektronik tersebut berpotensi menyimpan informasi mengenai komunikasi, dokumen transaksi, proses pencairan, hingga jejak administrasi penggunaan anggaran.

Dari barang-barang yang disita itu, penyidik dapat melakukan penelusuran lebih jauh terhadap hubungan antara proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Namun, sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai isi perangkat elektronik maupun dokumen yang disita. Karena itu, publik masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik untuk mengetahui konstruksi perkara secara utuh.

BENDAHARA SAJA ATAU ADA NAMA BESAR?

Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana perkara ini akan berkembang?

Apakah penyidikan hanya akan berhenti pada pihak yang bertanggung jawab secara teknis terhadap administrasi keuangan, atau justru menelusuri rantai kewenangan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran Disdikbud Maluku?

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa dalam waktu dekat penyidik berencana menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai identitas maupun jumlah calon tersangka.

Jika penetapan tersangka dilakukan, publik tentu akan menanti penjelasan Kejati Maluku mengenai peran masing-masing pihak dan bukti yang menjadi dasar pertanggungjawaban hukum mereka.

Sebab, dalam perkara dugaan korupsi anggaran pemerintah, penelusuran tidak cukup hanya melihat siapa yang memegang uang atau menandatangani dokumen. Penyidik juga perlu mengurai proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pencairan dana, serta pertanggungjawaban anggaran.

Kini, misteri rompi orange menjadi perhatian publik. Siapa yang akan mengenakannya, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban dari Kejati Maluku.

Yang pasti, penyitaan di dua lokasi telah menjadi bagian dari proses pengumpulan alat bukti. Publik berharap penanganan perkara ini dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan penyimpangan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rompi orange mungkin sudah disiapkan dalam pemberitaan publik. Namun, siapa pemiliknya hanya dapat dipastikan melalui proses hukum dan pengumuman resmi kejaksaan.(*) 


Dapatkan berita terbaru dari SIRIMAUPOS.COM langsung di ponsel Anda! Klik untuk bergabung di Channel WhatsApp kami sekarang juga.