AMBON, SirimauPos– Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ambon Sanctus Franiskus Xaverius mendesak Walikota Ambon, Drs. Bodewin M Wattimena , M.Si mengambil sikap tegas terhadap polemik Sungai Waitomu yang masih begulir.
Ketua PMKRI Cabang Ambon, Maikel Alfa Jaftoran, SH mengatakan bahwa sekalipun kewenangan Sungai Waitomu berada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kementerian Pekerjaan Umum, kewenangan tata ruang kota tetap ada pada Pemerintah Daerah Kota Ambon.
Untuk itu, Maikel meminta sikap tegas dari Walikota Ambon terhadap pembangunan konstruksi di atas badan Sungai Waitomu yang telah ditegaskan BWS Maluku melanggar aturan pengelolaan sungai.
“Benar bawah Sungai Waitomu kewenangannya ada di BWS, tapi karena sungai ini melintasi wilayah Kota Ambon, ini juga tekait dengan kebijakan tata ruang kota yang kewenangannya ada di Pemda Kota Ambon,” ujarnya seusai FGD Save Sungai Waitomu yang diselenggarakan Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku di Universitas Pattimura, Jumat 20 November 2026.
PMKRI mengingatkan bahwa gesekan kedua pemgambil kebijakan yakni BWS Maluku dan Pemda Kota Ambon akan berkibat fatal jika tidak dijembatani bersama agar menghasilkan kebijakan yang tepat bagi kelangaungan fungsi Sungai Waitomu untuk warga kota.
“Kemi meminta Pemda Kota segera berkoordinasi dengan BWS Maluku dan meluruskan aturan main sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat. Jangan biarkan polemik terus berlangsung, mengambang, akhirnya pembangunan konstruksi lantai di atas badan Sungai Waitomu oleh Kodam XV Maluku tetap berlangsung,” ujarnya.
Maikel melanjutkan, salah kelola Sungai Waitomu akan berakibat fatal pada bencana lingkungan yang kerap dihadapi warga Kota Ambon di sepanjang aliran sungai tersebut.
“PMKRI ingin menyaksikan langsung ada pertemuan antara Pemda Kota dan BWS Maluku, lalu segera putuskan, agar tidak ada yang mengambang, dan yang melanggar pun bisa segera memperbaiki. Sungai Waitomu di wilayah Mardika harus dikembalikan ke kondisi semula,” ujarnya.
PMKRI juga mengingatkan Walikota Ambon bahwa pembangunan konstruksi yang menutupi badan Sungai Waitomu oleh Kodam XV Maluku, telah mengorbankan trotoar yang dibangun Pemda Kota Ambon untuk melayani pejalan kaki di kota.
“Itu trotoar dibangun dengan uang rakyat, warga Kota Ambon, untuk melayani warga. Itu fasilitas layanan publik dibongkar untuk pembangunan itu. Siapa yang izinkan? Pak Walikota harus tegas, itu uang rakyat!” tegasnya.




