AMBON, SirimauPos — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Ambon yang digelar Sabtu (10/10/2026) menuai kekecewaan dari kalangan kader. Musda yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan demokrasi internal partai justru dinilai terkesan tertutup dan memunculkan tanda tanya mengenai proses yang berlangsung.
Dari awal kelihatan adanya rekayasa dari Wakil Walikota Ambon Elly Toisutta. Kisruh Musda Kota Ambon episode I yang digelar di Manise Hotel disinyalir adalah rekayasa Ely Toisutta yang saat itu tidak mendapat dukungan politik DPC di tingkat kecamatan.
“Akhirnya, hasil Musda tersebut dianulir yang diduga kuat karena Ambisi kekuasaan Elly Toisutta, ” kata sumber terpercaya di internal Golkar
Mendapat madat menjadi PLT Ketua DPD Kota Ambon merupakan tiket masuk Ely Toisutta untuk menggeser lawan-lawan politik di internal Golkar.
Akhirnya Elly Toisuta berhasil “menyikut” kader-kader militan Golkar. Pantauan media saat proses pendaftaran Ketua DPD Kota Ambon pun direkayasa. para kader yang didukung oleh DPC seperti Steven Risakotta dan kader lainnya dihalang halangi untuk mendaftar. Bahkan Musda Golkar yang harusnya terbuka untuk umum tetapi digelar tertutup dan kader-kader potensial tidak diberikan kesempatan masuk. Padahal kapasitas ruang mewah yang disewa oleh panitia bisa menampung lebih banyak kader.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Ambon selama dua periode, Rony Suanressy, mengaku kecewa karena dirinya mengaku tidak diperbolehkan mengikuti pembukaan Musda.
Padahal, menurut dia, kehadirannya semata-mata sebagai kader yang ingin menyaksikan jalannya agenda organisasi, bukan untuk memperebutkan jabatan.
Kekecewaan Rony semakin besar karena ia menilai tidak ada penjelasan yang memadai mengenai dasar aturan yang digunakan panitia untuk membatasi kehadirannya. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan penyelenggaraan Musda, termasuk bagaimana panitia menerapkan ketentuan terhadap kader partai.
“Saya ini kader Partai Golkar. Saya hanya mau mengikuti pembukaan Musda, tetapi justru dilarang. Saya tidak tahu kepentingannya apa sehingga saya tidak diperbolehkan hadir,” ungkap Rony.
Ia juga mempertanyakan aturan yang menjadi dasar keputusan panitia. Menurutnya, agenda sebesar Musda semestinya dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas, transparan, serta menghormati keberadaan kader yang ingin mengikuti kegiatan organisasi.
“Saya tidak tahu aturan apa yang dipakai panitia Musda ini. Mungkin mereka memiliki aturan sendiri. Karena itu, silakan wartawan melakukan penafsiran tersendiri,” katanya.
Rony menegaskan, dirinya tidak memiliki ambisi untuk merebut posisi ketua ataupun mengejar jabatan di tubuh Partai Golkar. Ia mengaku hanya ingin hadir dalam pembukaan sebagai bentuk keterikatan dan loyalitasnya terhadap partai yang selama ini menjadi wadah perjuangannya.
“Saya tidak ada hubungan dengan urusan menjadi ketua atau memperebutkan kursi. Saya cuma ingin mengikuti pembukaan. Tetapi saya dilarang. Itu kebijakan mereka,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan Musda, terutama di tengah perhatian terhadap proses kepemimpinan Ely Toisutta di Golkar Kota Ambon. Namun, dugaan adanya rekayasa dalam proses Musda masih merupakan penilaian dan kecurigaan yang perlu diuji melalui fakta, dokumen, serta penjelasan resmi pihak penyelenggara.
Bagi Rony, Musda seharusnya menjadi ruang bagi kader untuk memperkuat persatuan dan menjalankan demokrasi organisasi, bukan menimbulkan kesan adanya pembatasan terhadap kader tertentu. Ia pun menyebut pengalaman yang dialaminya sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang pengetahuannya.
“Ini belum pernah terjadi dalam sejarah yang saya ketahui. Saya hanya bertanya baik-baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, alasan resmi panitia melarang Rony mengikuti pembukaan Musda belum diperoleh. Klarifikasi dari panitia dan pihak terkait, termasuk mengenai mekanisme serta tahapan penetapan kepemimpinan Golkar Kota Ambon, diperlukan agar polemik ini dapat dijelaskan secara utuh dan berimbang.(*)
