AMBON, SIRIMAUPOS— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengukuhkan Haramain Billady sebagai Kepala OJK Provinsi Maluku menggantikan pejabat sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf. Pengukuhan tersebut berlangsung di Kantor OJK Ambon pada Senin (18/5/2026) dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena.
Pergantian kepemimpinan di tubuh OJK Maluku ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.
Momentum tersebut juga dinilai penting untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, serta perluasan akses keuangan masyarakat di Maluku.
Dalam sambutannya, Sophia Wattimena menegaskan bahwa pengukuhan pimpinan OJK di daerah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari penguatan komitmen institusi dalam meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pimpinan satuan kerja dan Kepala OJK daerah harus senantiasa bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan profesionalisme.
Pemimpin OJK harus mampu menjadi teladan dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara akuntabel dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” kata Sophia Wattimena.
Sophia juga menekankan bahwa kepemimpinan baru di OJK Maluku diharapkan mampu memperkuat kesinambungan program kerja yang telah berjalan sekaligus mempererat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Menurutnya, sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.
Pengukuhan Haramain Billady berlangsung di tengah tantangan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang, terutama dalam memperluas inklusi keuangan di wilayah kepulauan.
Maluku dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dalam mempercepat layanan keuangan digital agar mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.
Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath menyebut OJK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memperluas akses layanan keuangan masyarakat. Ia menilai tantangan geografis Maluku membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor agar program literasi dan inklusi keuangan berjalan efektif.
“Kehadiran OJK di tengah masyarakat merupakan instrumen strategis dalam memastikan setiap aktivitas keuangan terlindungi, serta setiap peluang usaha memperoleh akses pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.
Namun demikian, efektivitas berbagai program OJK mulai dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan hingga penguatan industri jasa keuangan, khususnya perbankan daerah sangat ditentukan oleh dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Abdullah Vanath.
Selain memperluas akses keuangan digital, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi instrumen pemetaan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
OJK diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam memperkuat pembiayaan UMKM agar lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Abdullah Vanath turut mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemerintah kabupaten/kota, lembaga jasa keuangan, hingga institusi vertikal untuk memperkuat kolaborasi bersama OJK Maluku di bawah kepemimpinan yang baru. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci membangun ekosistem keuangan yang tangguh dan inklusif di wilayah kepulauan.
Kegiatan pengukuhan tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi, Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, para bupati dan wali kota se-Maluku, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat adat, serta pimpinan industri jasa keuangan di wilayah Maluku.
Dengan dikukuhkannya Haramain Billady sebagai Kepala OJK Maluku, publik kini menaruh harapan besar terhadap penguatan stabilitas sektor jasa keuangan daerah, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta percepatan transformasi layanan keuangan digital yang mampu menjangkau seluruh wilayah Maluku secara merata dan berkelanjutan.(*)
