AMBON, Sirimaupos.com — Komisi II DPRD Kota Ambon memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (on the spot) ke sejumlah pasar dan agen sembako di Kota Ambon, Rabu (25/2) pukul 10.00 WIT. Langkah ini diambil untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok, mencegah penimbunan, serta mengawasi peredaran barang kadaluarsa selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon yang digelar pada Selasa (24/2). Dalam rapat itu, sejumlah catatan strategis disampaikan terkait ketersediaan dan distribusi bahan pokok di Kota Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Bodewane Mairuhu, menegaskan bahwa pengawasan langsung di lapangan menjadi langkah konkret untuk memastikan laporan pemerintah sesuai dengan kondisi riil di pasar.
“Besok kami akan turun langsung ke pasar dan agen-agen sembako untuk memastikan tidak ada penimbunan, tidak ada barang kadaluarsa yang beredar, dan harga tetap stabil menjelang hari besar keagamaan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Bodewane Mairuhu.
Ia menjelaskan, berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta instansi teknis terkait, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Ambon dalam kondisi aman. Namun, beberapa komoditas memiliki daya tahan terbatas, seperti telur yang hanya mampu bertahan sekitar empat hari sebelum pasokan baru kembali masuk.
“Untuk telur memang stoknya terbatas karena tidak bisa disimpan lama, tetapi dalam waktu dekat pasokan baru akan masuk. Sementara beras dan komoditas lainnya relatif aman,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Bodewin Mairuhu.
Komoditas lain yang menjadi perhatian adalah cabai. Pasalnya, produksi cabai di Ambon masih terbatas dan sebagian besar pasokan berasal dari daerah penyangga seperti Seram, Buru, dan Masohi. Pemerintah Kota Ambon, melalui skema subsidi, disebut telah mengambil langkah antisipatif untuk menekan potensi lonjakan harga dengan menggelar pasar murah.
“Cabai memang banyak didatangkan dari luar daerah. Pemerintah memberikan subsidi agar harga jual di pasar tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat,” kata Mairuhu.
Data TPID menunjukkan inflasi Kota Ambon pada Januari 2025 mencapai sekitar 5 persen. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk menekan potensi kenaikan inflasi pada Februari dan menjelang Idul Fitri, mengingat tren kenaikan harga biasanya terjadi saat permintaan meningkat.
Selain pengawasan harga, Pemerintah Kota Ambon juga menyiapkan 2.100 paket sembako murah. Setiap paket yang memiliki nilai pasar sekitar Rp125.000 akan dijual kepada masyarakat dengan harga Rp55.000 setelah disubsidi sebesar Rp70.000 oleh pemerintah. Distribusi paket akan dilakukan di empat titik dan dikoordinasikan melalui kelurahan dan kecamatan guna memastikan tepat sasaran.
Komisi II menegaskan, pengawasan distribusi bantuan tersebut juga akan menjadi perhatian serius. DPRD meminta agar pendataan penerima dilakukan secara transparan dan berbasis data riil masyarakat kurang mampu.
Dengan langkah on the spot ini, Komisi II DPRD Kota Ambon berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga selama Ramadan hingga Idul Fitri. Pengawasan ketat dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan laju inflasi daerah.(*)
