Ambon, Sirimaupos.com – Tim Investigasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Maluku mengadakan pertemuan tertutup dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ambon, Apries B Gaspersz, pada Jumat (15/8/2025) di ruang kerja Sekwan DPRD Kota Ambon. Pertemuan tersebut berlangsung selama tiga jam tanpa dihadiri pihak media.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Sirimaupos.com, pertemuan itu membahas isu-isu yang belakangan ini menjadi viral, khususnya terkait kepemimpinan Ketua DPRD Kota Ambon yang merupakan kader Partai Nasdem.
“Pertemuan ini murni untuk menggali informasi secara langsung dari pihak sekretariat terkait sejumlah pemberitaan dan isu yang beredar,” kata anggota Tim Investigasi DPW Nasdem Maluku, yang enggan disebutkan namanya.
Kunjungan tersebut dinilai strategis mengingat intensitas sorotan publik terhadap dinamika internal Nasdem di Maluku semakin meningkat. Media sosial dan sejumlah media daring mencatat maraknya perbincangan terkait kinerja dan kepemimpinan Ketua DPRD Kota Ambon dalam beberapa pekan terakhir.
“Kami berkepentingan menjaga integritas partai dan memastikan bahwa setiap isu yang muncul ditangani dengan prosedur yang tepat,” ujar anggota tim tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan, pertemuan dimulai sekitar pukul 13.00 WIT dan berakhir pada 17.00 WIT. Pintu ruang kerja Sekwan tertutup rapat, dan staf sekretariat diminta untuk tidak memberikan akses kepada awak media.
Sementara itu, Sekwan DPRD Kota Ambon, Apries Gaspersz, ketika dimintai konfirmasi usai pertemuan, enggan memberikan keterangan rinci. “Nanti akan ada penjelasan resmi kalau memang diperlukan. Untuk sekarang, saya belum bisa memberikan komentar,” kata Gaspersz singkat.
Sumber internal di Sekretariat DPRD Kota Ambon membenarkan bahwa pertemuan itu hanya dihadiri oleh Sekwan dan anggota Tim Investigasi DPW Nasdem Maluku, tanpa kehadiran pihak lain. Pertemuan disebut berjalan kondusif meski membahas isu yang sensitif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPW Nasdem Maluku terkait hasil pertemuan tersebut. Publik menantikan klarifikasi yang lebih komprehensif mengingat isu ini telah menimbulkan beragam spekulasi di kalangan masyarakat dan elite politik daerah. (*)
