Ambon, Sirimaupos.com- Sejumlah Karyawan PT. Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Yapono Ambon mulai buka-bukaan soal adanya kegagalan Piter Saimima selama menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan milik Pemerintah Daerah Kota Ambon itu.
Kepada Sirimaupos.com Selasa (18/2/2025) para karyawan meminta Pejabat Walikota Ambon untuk segera mencopot Piter Saimima demi menyelamatkan perusahaan tersebut dari ambang kehancuran baik secara internal maupun penilaian buruk di mata masyarakat terhadap kinerja Piter Saimima.
Kehadiran Piter Saimima di dalam PT. PDAM Tirta Yapono telah banyak memakan korban bagi para karyawan karena Saimima diduga merupakan titipan politik untuk mensukseskan mantan Sekot Agus Ririmasse dalam Pemilihan Walikota Ambon 2024 lalu, dengan jalan melakukan penekanan terhadap para pelanggan PDAM di Kota Ambon. Awalnya, Mantan PLT Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Ambon ini digadang-gadang akan menjadi salah satu kandidat Calon Walikota, mamun karena tidak mendapat dukungan partai politik maka dirinya memutuskan bergabung dengan Agus Ririmase untuk menjatuhkan Bodewin Wattimena.
Para Karyawan PT PDAM Tirta Yaopono ini menyebutkan bahwa satu-satunya BUMD milik Pemerintah Kota Ambon ini sudah cacat keuangan maupun menageman berdasarkan hasil audit BPKP tahun 2023 lalu yang menyatakan PDAM “kurang sehat”.
Sejumlah keluahan dari masyarakat baik memalui sosial media seperti facebook maupun tik tok dan media lainnya sering menghiasi dunia maya di internet atas pelayanan air yang tidak jalan beberapa hari bahkan sampai 2 minggu serta kenaikan dengan tarif semena-mena tanpa melakukan sosialisasi kepada pelanggan terlebih dahulu.
Selain itu, perlakukan denda yang diberikan kepada pelanggan yang terlambat membayar cukup tinggi yang diberlakukan sehingga bertentangan dengan asas pemanfaatan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan UU SDA yang berlaku.
Pemkot sendiri sepertinya enggan memperbaiki kinerja Perumda PT Air Minum Tirta Yapono. “Bagaimana tidak proses seleksi calon Direktur defenitif saja hampir 1 tahun ini sunyi sepi tanpa berita hasil akhir. Padahal menurut info yang kami dengar proses seleksi telah selesai sampai dengan tahap wawancara akhir bersama Penjabat Walikota Ambon Dominggus N Kaya,S.Sos.,M.Si,” sebut sumber tersebut ketika menghubungi Sirimaupos.com, Kamis (30/1/2024).
Menurutnya, proses wawancara sendiri telah selesai pada bulan Oktober 2024, padahal sampai akhir Januari 2024 belum ada kabar berita pengumuman pemenang seleksi tersebut. Bahkan melihat perkembangan di kanal ambon.go.id milik Pemkot yang nampak hanyalah pengumuman hasil akhir Uji Kelayakan dan Kepatutan yang mana publik dapat melihat para kandidat dengan nilai hasil UKK mereka.
Bahkan sampai dengan meninggalnya salah satu kandidat Dewas dengan nilai tertinggi pun, Pemkot tidak juga kunjung mengumumkan hasil wawancara akhir.
Alih-alih mengeluarkan pengumuman hasil akhir seleksi Ketua Pansel justru membuat statement yang mengguncang publik bahwa “pelantikan menunggu walikota defenitif, karena yang ada saat ini adalah pemerintahan transisi”.
Sungguh diluar nalar, ketua pansel yang seharusnya memahami aturan dan mekanisme seleksi pada tubuh BUMD justru mengeluarkan statement yang seperti demikian.
Lalu apa jadinya wawancara akhir yang telah dilakukan Penjabat Walikota Ambon pada Oktober 2024 lalu. Seorang ketua pansel yang juga penjabat sekretaris kota sepertinya tidak paham aturan – aturan yang ada di BUMD.
Pieter Saimima sudah menjabat sebagai PLT Dirut dengan gaji fantastis yang diterima bahkan melebihi gaji seorang kepala daerah, padahal perusahaan ini katanya “kurang sehat” justru berbanding terbalik dengan gaji petingginya.
PLT Dirut Pieter Saimima sendiri justru menghindar saat akan dikonfirmasi perihal gaji fantastis Dirut dan soal menerima gaji dobel.
Selain itu, perekrutan sejumlah pegawai di Perumda disinyalir melangkahi aturan-aturan karena perekrutan dilakukan sesuka hati, tanpa seleksi yang jelas padahal seharusnya sesuai aturan BUMD harus dilakukan seleksi.
Ketidakjelasan ini juga menyangkut over capacity tenaga honorer dugaan kerancuan pada laporan keuangan Perumda padahal hampir semua instansi pemerintah baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota kini diminta melakukan efisiensi anggaran dimana salah satunya mengurangi atau menghentikan semua bentuk pekerja outshorcing dan hororer. (*)
