Ambon, SirimauPos – Perbedaan agenda dalam proses penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku kini menjadi pertanyaan bagi masyarakat Maluku.
Sejumlah kalangan menilai dikotomi antara DPRD Maluku dan Pemerintah Daerah sebagai ajang “balas dendam” yang berdampak pada pelayanan publik yang dirasakan dampaknya secara langsung maupun tak langsung oleh masyarakat.
Jika sebelumnya pada rapat dengar pendapat dalam rangka pembahasan LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2022 lalu tidak dihadiri oleh SKPD dalam rapat-rapat komisi di DPRD Maluku, kini giliran DPRD Maluku yamg tidak menghadiri undangan upacara peringatan HUT Provinsi Maluku ke 78 yang berlangsung Sabtu (19/08/2023) di Lapangan Merdeka Ambon.
Adapun alasan DPRD Maluku tidak menghadiri upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke- 78 yang harusnya menjadi momen perenungan bagi pemimpin di daerah ini karena DPRD Maluku mengagendakan untuk menggelar rapat paripurna istimewa di Kota Masohi Maluku Tengah yang berlangsung Sabtu (19/08/2023) pukul 19.00 WIT.
Sebelumnya diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Maluku telah mengagendakan perayaan HUT 78 Provinsi Maluku berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon. Namun DPRD Maluku mempunyai ahenda tersendiri untuk menggelar Rapat Paripurna Istimewa Perayaan HUT Provinsi Maluku di Kota Masohi Maluku Tengah.
Kendati tidak dihadiri oleh DPRD Maluku, upacara HUT ke 78 Provinsi Maluku itu berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkup Pemda Maluku, Forkopimda dan undangan lainnya.
Gubernur Maluku Irjen Pol.Murad Ismail menjadi inspektur upacara dalam perayaan HUT ke 78 Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Gubernur Murad Ismail mengemukakan bahwa bulan Agustus selalu menjadi bulan bersejarah dan istimewa bagi masyarakat di Maluku, sebab di bulan Agustus ino ada dua momen bersejarah yaitu peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia dan peri gatan HUT provinsi Maluku.
Menututnya, jika belajar dari kisah perjuangan para pahlawan, maka maka ada tiga nilai keteladanan sebagai warisan dari mereka yaitu pertama semangat persatuan dan kesatuan menjadi modal terpenting dalam perjuangan di masa kemerdekaan.
Semangat itu harus menjadi modal dalam upaya umtuk membangun Maluku sebab untuk membangun Maluku tidak dapat bergerak sendiri-sendiri tetapi harus bekerja dalam satu sistem yang terkendali di bawah satu garis komando.
Yang kedua, adalah sikap rela berkorban dan tanpa pamrih adalah sikap mulia dari para pendahulu yang tidak segan-segan untuk merelakan tenaga harta, darah bahkan nyawa demi merebut kemerdekaan. Saat ini dunia internasional termasuk Indonesia sementara berada dalam masa resesi ekonomi global yang sangat mempengaruhi pasokan pangan dan
energi. Karena itu salah satu aspek yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi resesi tersebut adalah dengan melakukan pengendalian inflasi.
Terkait itu, Murad mengatakan dirinya setiap hari memantau laju inflasi Maluku dengan menggerakkan tim pengendalian agar bekerja sungguh-sungguh dan turun langsung ke lapangan untuk mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok.
“Bahkan beberapa waktu lalu saya perintahkan setiap dua hari sekali kita melakukan pasar murah untuk 9 bahan pokok dan beras yang kita datangkan dari luar daerah,” katanya.
Diungkapkan tingkat ekonomi Maluku pada triwulan kedua tahun 2023 tumbuh 5,18%, lebih tinggi dari nasional yaitu 5,17%. Provinsi Maluku berada di urutan ke-12 dari 38 provinsi yang ada di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi.
Nilai ketiga, kata Murad, rasa cinta tanah air, patriotisme dan mengutamakan kepentingan daerah adalah sikap yang selalu tergambar dalam tindakan para pahlawan, dan sikap ini mesti diwariskan dari generasi ke generasi dalam membangun toleransi hidup orang bersaudara sebagaimana slogan hidup orang Maluku potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dibagi dua.
Tiga nilai yang diwariskan para pendahulu itu harus menginspirasi masyarakat Maluku saat ini untuk terus bekerja menggerakkan segala potensi daerah, agar provinsi ini bisa tumbuh dan berkembang dan melaju sehingga sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Indonesia akan disebut maju jika Maluku juga berkontribusi dalam kemajuan tersebut, sebab Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia,” kata Murad mengutip ucapan Proklamator Bung Karno pada tahun 1953. (*)
