Musda Golkar Ambon Ditutup Tanpa Keputusan

AMBON, SIRIMAU POS – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Kota Ambon yang digelar di Hotel Manise, Kamis (30/4/2026), diwarnai polemik menyusul sikap perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang dinilai tidak menghargai forum resmi partai politik tersebut.
Insiden bermula ketika seorang staf ahli yang ditunjuk mewakili Wali Kota Ambon telah tiba di lokasi acara, namun tidak mengikuti jalannya kegiatan. Ia justru meminta izin untuk meninggalkan tempat dengan alasan mendapat instruksi untuk kembali.
Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan itu mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap proses demokrasi internal partai.
“Tadi dia kan sudah hadir. Pertama bilang ada perintah, tiba-tiba minta izin pulang bilang disuruh balik. Beta tanya siapa yang suruh, tidak ada jawaban jelas,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy.
Menurut Ridwan, Musda merupakan agenda penting yang tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga memiliki kaitan dengan dinamika pemerintahan daerah, mengingat hubungan erat antara partai politik dan kekuasaan eksekutif.
Ia menegaskan bahwa Golkar selama ini merupakan salah satu kekuatan politik yang mendukung jalannya pemerintahan di Kota Ambon. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan perwakilan Pemkot dinilai tidak mencerminkan hubungan yang harmonis.
“Cuma beta mau memberitahukan ke Wali Kota, busu-busu ketong ini kan yang dukung. Masa sudah sampai di sini malah disuruh pulang begitu saja,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy.
Ridwan juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik, terutama bagi pihak yang sedang memegang kekuasaan. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan.
“Beta sangat menyesali sikap pemerintah kota. Jangan merasa karena sekarang yang berkuasa, lalu bisa berlaku sewenang-wenang. Ingat, kekuasaan itu sementara. Hari ini kalian yang duduk, besok-besok bisa orang lain yang berkuasa. Jangan pakai kekuasaan itu untuk merendahkan orang,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan partai politik seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai dan menjaga komunikasi yang baik, terlebih dalam konteks pembangunan daerah.
“Katong ini kan anak negeri, seharusnya saling menghargai. Ini soal etika dan sopan santun dalam berpolitik,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy.
Menariknya, dalam struktur pemerintahan Kota Ambon saat ini, Wakil Wali Kota diketahui berasal dari kader Partai Golkar. Kondisi ini seharusnya menjadi jembatan penguat sinergi antara partai dan pemerintah daerah.
Namun, insiden tersebut justru menimbulkan pertanyaan publik mengenai soliditas hubungan politik di tingkat lokal, terutama dalam menjaga stabilitas dan komunikasi antar lembaga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Ambon belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penarikan perwakilan mereka dari acara Musda X Golkar Kota Ambon tersebut.