Kader Keluhkan Rakerwil PKB Maluku, Biaya Tinggi Hasil Nihil

AMBON, SIRIMAUPOS.COM — Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku menuai sorotan tajam dari internal kader. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (31/3) di salah satu hotel di Ambon itu dinilai tidak memiliki arah program kerja yang jelas dan lebih didominasi kegiatan seremonial.
Kritik mencuat setelah Ketua DPW PKB Maluku, Basri Darwis, mengakui bahwa partai belum memiliki rumusan program kerja yang terstruktur. Pengakuan ini memperkuat kekecewaan sejumlah kader yang hadir dari berbagai kabupaten/kota dengan harapan adanya pembahasan strategis organisasi.
Secara substansi, Rakerwil yang dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus, orientasi politik, dan musyawarah kerja wilayah tersebut disebut tidak menghasilkan keputusan penting. Agenda kegiatan dinilai hanya diisi dengan seremoni, makan bersama, serta sesi dokumentasi tanpa pembahasan mendalam terkait arah kebijakan partai di daerah.
Sejumlah kader menilai kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan utama penyelenggaraan Rakerwil sebagai forum strategis untuk merumuskan program kerja, evaluasi organisasi, serta konsolidasi politik menjelang agenda politik mendatang.
Lebih jauh, persoalan pembiayaan kegiatan juga menjadi sorotan. Kader dari daerah mengaku harus mengeluarkan biaya perjalanan yang tidak sedikit untuk menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dari forum tersebut.
“…Kami sangat menyesal karena sudah datang dengan biaya tinggi, tapi kegiatan ini hanya diisi hura-hura dan selfie saja…,” kata salah satu kader yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, beredar informasi bahwa panitia kegiatan menetapkan beban biaya tambahan kepada anggota DPRD kabupaten/kota yang dinilai memberatkan. Dugaan ini memicu pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan partai di tingkat wilayah.
“Kami minta ketua panitia untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dinilai gagal ini.” kata kader tersebut.
Kader juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Rakerwil di Maluku. Mereka meminta agar Ketua DPW dan panitia penyelenggara dipanggil guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban resmi.
Situasi ini mencerminkan adanya persoalan internal dalam tubuh PKB Maluku, khususnya terkait perencanaan program, manajemen kegiatan, serta komunikasi organisasi. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi soliditas partai dan kepercayaan kader di tingkat akar rumput.
Ke depan, kader berharap setiap agenda resmi partai dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang konkret, sehingga mampu memperkuat posisi politik partai di daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat.(*)