Dobo, Sirimaupos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku memperkuat langkah strategis memperluas literasi dan akses keuangan di Kabupaten Kepulauan Aru melalui rangkaian kegiatan edukasi, pemberdayaan UMKM, hingga rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Kegiatan yang berlangsung pada 10 September 2025 ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, aparat kepolisian, hingga pelajar SMP. Fokus utamanya adalah menjawab tantangan geografis wilayah 3T yang kerap menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses keuangan.
“Pendidikan dan akses keuangan harus menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terdepan dan terluar seperti Kepulauan Aru,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf.
Sosialisasi Satgas PASTI untuk ASN
Di awal rangkaian, OJK Maluku bersama Polres Pulau Aru memberikan sosialisasi mengenai Satgas PASTI (Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal) dan isu perjudian daring kepada 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang pertemuan Kantor Bupati Kepulauan Aru.
“Kami ingin memastikan para ASN memiliki pemahaman tentang bahaya aktivitas keuangan ilegal, termasuk perjudian online, yang dapat merugikan masyarakat,” kata perwakilan Polres Pulau Aru, Ipda Gilang Pradana.
Business Matching untuk UMKM
OJK juga menggelar forum business matching yang diikuti 65 pelaku usaha lokal, termasuk UMKM perempuan. Agenda ini mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan, khususnya BRI dan Dinas Koperasi, guna membahas peluang pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta akses ke jaringan bisnis lebih luas.
“UMKM Aru perlu dukungan konkret agar bisa naik kelas, dan akses pembiayaan dari perbankan menjadi kunci utamanya,” kata perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kepulauan Aru.
Edukasi Keuangan Sejak Dini
Di SMP Negeri 2 Dobo, sebanyak 160 siswa dan guru mengikuti edukasi keuangan yang difokuskan pada program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
“Kami ingin menumbuhkan budaya menabung sejak dini, agar pelajar terbiasa mengelola keuangan secara bijak,” kata Pemimpin PT BPD Maluku-Maluku Utara Cabang Dobo.
Rapat Pleno TPAKD Kepulauan Aru
Rangkaian kegiatan ditutup dengan Rapat Pleno TPAKD yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Aru, Mohamad Djumpa, bersama OJK Maluku sebagai pengarah. Forum ini menyoroti tantangan akses keuangan di 678 pulau yang tersebar dalam 11 kecamatan, di mana delapan kecamatan berada di luar Pulau Dobo.
“Kami berharap TPAKD dapat menjadi motor penggerak inklusi keuangan, meski dihadapkan dengan tantangan geografis,” kata Wakil Bupati Kepulauan Aru, Mohamad Djumpa.
Rapat pleno menghasilkan empat fokus program kerja, yakni pengembangan ekonomi daerah melalui UMKM dan sektor perikanan, perluasan akses keuangan dengan KUR dan agen laku pandai, peningkatan digitalisasi UMKM melalui QRIS, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Kolaborasi Sebagai Kunci
Kepala OJK Maluku menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan inklusi keuangan berjalan efektif di Aru.
“TPAKD adalah forum kolaborasi. Kami hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga mitra strategis untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan di Aru,” kata Andi Muhammad Yusuf.
Dengan langkah ini, OJK Maluku berharap Kabupaten Kepulauan Aru mampu mempersempit kesenjangan akses keuangan, meningkatkan daya saing UMKM, serta menanamkan budaya keuangan sehat sejak usia dini.(*)
