AMBON, Sirimaupos.com — Ketua Kalesang Maluku, Costansius Kolatfeka, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pelaksana Harian (Plh) Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Dr Ruslan Malik yang dinilainya berhasil merespons berbagai persoalan strategis terkait air, irigasi, bendungan, sungai, hingga pengelolaan kawasan pesisir di Maluku.
Menurut Kolatfeka, capaian tersebut menjadi penting karena BWS Maluku memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah tantangan perubahan iklim, kekeringan, kebutuhan air bersih, pengembangan pertanian, serta ancaman kerusakan lingkungan di sejumlah wilayah.
“Bagi beta, ini satu bentuk pengabdian yang luar biasa dan komitmen membangun Maluku dengan luar biasa. Dengan keterbatasan kewenangannya, beliau mampu mengatasi berbagai macam persoalan di Maluku,” kata Ketua Kalesang Maluku, Kostansius Kolatfeka.
Salah satu hal yang mendapat sorotan Kolatleka adalah langkah BWS Maluku dalam menghadapi dampak El Nino di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Menurutnya, persoalan keterbatasan air bersih tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa, sehingga membutuhkan respons cepat dan terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Secara terus-menerus dan intensif mereka mengambil langkah memenuhi kebutuhan akses air bersih sebagai bagian dari situasi yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur,” ujarnya.
Kolatfeka juga menilai BWS Maluku bergerak cepat menangani sejumlah jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, khususnya karena Pulau Seram dan Pulau Buru diproyeksikan sebagai kawasan penting dalam pengembangan pertanian dan produksi pangan di Maluku.
“Pulau Seram dan Pulau Buru adalah wilayah pengembangan pangan, terutama padi. Ini menjadi cita-cita pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, Balai Sungai harus merespons dengan cepat,” tegasnya.
Perhatian Kolatfeka juga tertuju pada pembangunan dan pengawasan Bendungan Way Apo di Pulau Buru. Ia menilai kawasan hulu dan daerah sekitar bendungan harus mendapatkan pengawasan serius, terutama ketika terdapat aktivitas pertambangan yang berpotensi memengaruhi kondisi sungai dan meningkatkan sedimentasi.
“Kita harus menjaga daerah-daerah yang menjadi konsentrasi pembangunan irigasi Way Apo. Kalau ada aktivitas pertambangan di sekitar daerah sungai, itu sangat berpengaruh terhadap sedimen yang akan turun ke daerah hilir,” katanya.
Menurut Kolatleka, perlindungan terhadap Way Apo bukan semata-mata tanggung jawab BWS Maluku. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pelaku usaha, serta masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga kawasan sungai dan sumber air. Ia meminta adanya sosialisasi dan penegasan terhadap aktivitas ekonomi yang berpotensi mengganggu kawasan strategis pengairan.
Selain wilayah pertanian, Kolatleka menilai kinerja BWS Maluku juga berkaitan erat dengan penataan sungai dan pesisir di Kota Ambon. Sebagai kota yang memiliki banyak sungai dan berhadapan langsung dengan laut, Ambon membutuhkan sistem pengelolaan sungai yang terintegrasi, terutama menghadapi curah hujan tinggi dan potensi kenaikan muka air laut.
“Kota Ambon adalah kota yang diapit sungai dan teluk. Dengan curah hujan tinggi, kita harus memastikan daya tampung air, pengelolaan muara sungai, serta standar pengelolaan sungai berjalan dengan baik,” ujarnya
Ia mendukung percepatan pembangunan dan penataan Kota Ambon, termasuk penataan sungai, namun meminta setiap pembangunan tetap berpegang pada kaidah lingkungan dan hasil kajian teknis. Menurutnya, pembangunan di kawasan muara sungai tanpa mempertimbangkan debit air, pasang laut, sedimentasi dan kondisi kawasan sekitar berpotensi menciptakan persoalan baru.
“Saya mendukung semua aktivitas pembangunan dan percepatan penataan Kota Ambon, tetapi kita juga tidak boleh menutup mata. Pikiran kritis tetap harus diberikan untuk kepentingan kota dan lingkungan,” tegas Kolatleka.
Kolatleka bahkan meminta pemerintah daerah dan BWS Maluku memperkuat konsep pengelolaan sungai, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi. Ia berharap normalisasi sungai tidak dilakukan dengan menghilangkan fungsi alami sungai, tetapi tetap mempertahankan kapasitas aliran air serta mempertimbangkan kondisi hidrologis dan pasang surut laut.
Di sisi lain, Kolatleka memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Plh Kepala BWS Maluku yang menurutnya mampu memetakan persoalan dan mengambil langkah penyelesaian dalam waktu relatif singkat.
Ia menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa putra daerah juga mampu memegang tanggung jawab strategis dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Maluku.
“Saya berharap Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU tetap memberikan kepercayaan kepada beliau untuk melanjutkan tugas-tugas berikutnya. Apakah sebagai kepala Balai Sungai secara permanen atau diberikan kesempatan dalam pekerjaan lainnya. Bagi saya, beliau adalah anak muda Maluku yang energik dan mampu memetakan persoalan Maluku secara bijak,” pungkasnya. (*)
