Ambon, SirimauPos – Proyek Blok Masela yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung energi nasional kini menuai sorotan tajam dari masyarakat di Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Tanimbar (KKT). Kecurigaan terhadap komitmen operator proyek, PT Inpex, mencuat seiring belum terlihatnya dampak nyata bagi masyarakat terdampak, khususnya di Pulau Masela dan Pulau Yamdena.
Blok Masela merupakan proyek pengembangan gas alam cair (LNG) di Laut Arafura yang dikenal sebagai Lapangan Abadi. Proyek ini masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp352 triliun dan diharapkan menjadi sumber devisa baru bagi negara.
Proyek ini dikelola oleh konsorsium yang dipimpin Inpex bersama mitra seperti Pertamina dan Petronas, di bawah pengawasan SKK Migas. Namun, masyarakat lokal mulai mempertanyakan keseriusan operator dalam memenuhi berbagai komitmen yang telah disampaikan sejak awal proyek.
Dari waktu pemerintah menargetkan proyek ini mulai berproduksi pada 2029, setelah mengalami penundaan selama lebih dari dua dekade. Memasuki tahun 2026, proyek menunjukkan percepatan signifikan dengan mulai ditekennya sejumlah kontrak awal konstruksi fasilitas LNG di darat.
Proyek ini berlokasi di perairan Laut Arafura, dengan fasilitas pengolahan LNG direncanakan berada di darat, tepatnya di Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Percepatan proyek dilakukan pemerintah karena perannya yang strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, meningkatkan produksi gas, serta mengurangi ketergantungan pada impor energi. Selain itu, proyek ini juga dirancang menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk mendukung aspek ramah lingkungan.
Percepatan proyek dilakukan melalui pembentukan tim khusus untuk mengatasi hambatan investasi, perizinan, dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah bahkan memberikan tekanan kepada operator untuk segera merealisasikan proyek sesuai target.
“Proyek ini sudah terlalu lama, kita ingin ada kepastian dan percepatan realisasi,” kata seorang pejabat pemerintah dalam forum energi nasional.
Di tengah percepatan tersebut, masyarakat justru melihat adanya ketidaksesuaian antara janji dan realisasi. Sejumlah komitmen Inpex, seperti pembukaan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur, program CSR, hingga keterlibatan masyarakat adat, dinilai belum berjalan optimal di lapangan.
“Tidak ada dampak signifikan yang kami rasakan. Janji tinggal janji, sementara masyarakat tetap di posisi yang sama,” kata seorang tokoh masyarakat MBD yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan ini memuncak dengan munculnya desakan agar pemerintah menghentikan proyek Blok Masela. Masyarakat menilai proyek tersebut tidak memberikan manfaat langsung, bahkan berpotensi menimbulkan masalah sosial dan lingkungan di wilayah mereka.
“Kalau memang tidak ada kejelasan dan manfaat nyata, lebih baik dihentikan saja. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanah sendiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, tantangan proyek masih cukup besar, mulai dari aspek keekonomian, kebutuhan investasi yang tinggi, hingga isu sosial dan lingkungan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Bahkan, pemerintah sendiri masih mengkaji ulang tingkat keuntungan proyek tersebut.
Kondisi ini menempatkan proyek Blok Masela pada fase krusial: antara percepatan menuju realisasi atau kembali terhambat oleh persoalan klasik yang belum tuntas. Keberhasilan proyek ini ke depan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, komitmen investor, serta keterlibatan nyata masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan.(*)
