Dobo, Sirimaupos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat komitmen dalam memperluas akses dan literasi keuangan bagi masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Melalui rangkaian kegiatan di Kabupaten Kepulauan Aru, OJK Maluku menggandeng pemerintah daerah serta lembaga jasa keuangan untuk menghadirkan edukasi, kolaborasi bisnis, dan peningkatan inklusi keuangan.
Kegiatan yang digelar pada 10 September 2025 di Dobo ini mencakup empat agenda utama, yaitu sosialisasi Satgas PASTI dan IASC bagi ASN, business matching bagi pelaku usaha dan UMKM, edukasi keuangan bagi pelajar, serta rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Aru.
Menurut Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur.
“TPAKD adalah forum kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kami hadir sebagai pengarah sekaligus mitra strategis dalam mendukung program kerja TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Andi Muhammad Yusuf
Kegiatan pertama diawali dengan sosialisasi Satgas PASTI dan IASC yang digelar di ruang pertemuan Kantor Bupati Kepulauan Aru. Acara ini diikuti oleh 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dalam kesempatan itu, OJK Maluku bersama Polres Pulau Aru memberikan pemahaman tentang bahaya praktik usaha ilegal dan kejahatan siber, termasuk perjudian daring (online gambling) yang marak menjerat masyarakat.
Wakil Bupati Kepulauan Aru, Mohamad Djumpa, menekankan pentingnya kesadaran ASN terhadap potensi ancaman keuangan digital yang semakin kompleks.
“ASN harus menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan contoh kepada masyarakat tentang penggunaan layanan keuangan yang legal dan aman,” kata Mohamad Djumpa.
Selanjutnya, kegiatan business matching menghadirkan 65 pelaku usaha lokal, termasuk UMKM perempuan, yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta perbankan setempat seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pulau Aru.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk membuka akses pembiayaan, memperkuat kapasitas usaha, dan memperluas jaringan bisnis.
“Melalui business matching, kami ingin UMKM di Aru tidak hanya bertahan tetapi juga naik kelas,” ujar perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kepulauan Aru.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya inklusi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah melalui kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal.
Di SMP Negeri 2 Dobo, OJK Maluku bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo melaksanakan program edukasi keuangan bertema “Satu Rekening Satu Pelajar” (KEJAR). Kegiatan ini diikuti oleh 160 siswa dan guru dengan tujuan menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.
Pemimpin Cabang BPD Maluku dan Maluku Utara Dobo menyampaikan pentingnya membentuk budaya finansial yang sehat bagi generasi muda.
“Menabung bukan hanya soal menyimpan uang, tapi membangun kebiasaan disiplin dan perencanaan masa depan,” kata perwakilan BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan rapat pleno TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru yang berlangsung di Kantor BPKAD setempat. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mohamad Djumpa dan dihadiri Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf, bersama seluruh anggota TPAKD.
Dalam rapat tersebut, dibahas kondisi geografis Kepulauan Aru yang memiliki 678 pulau dan 11 kecamatan, dengan delapan kecamatan berada di luar Pulau Dobo. Tantangan ini membuat akses keuangan formal masih terbatas dan membutuhkan strategi kolaboratif.
“Kami berharap TPAKD dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan literasi, dan memperluas akses layanan keuangan hingga pelosok Aru,” kata Mohamad Djumpa.
Rapat pleno menghasilkan empat program kerja utama TPAKD Kepulauan Aru 2025:
1. Pengembangan Ekonomi Daerah melalui business matching, pembiayaan UMKM, dan penguatan sektor perikanan.
2. Perluasan Akses Keuangan lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan agen Laku Pandai, dan program KEJAR.
3. Peningkatan Digitalisasi UMKM dengan pengembangan sistem pembayaran berbasis QRIS.
4. Edukasi dan Literasi Keuangan bersama lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan daerah.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjawab tantangan geografis dan mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan.
OJK Maluku menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, hingga masyarakat.
“Keterlibatan semua pihak menjadi kunci agar masyarakat Aru tidak hanya melek keuangan tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk kesejahteraan,” ujar Andi Muhammad Yusuf.
Dengan komitmen bersama, OJK Maluku berharap kegiatan edukatif ini menjadi pondasi kuat bagi pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan di Kepulauan Aru.(*)
