Ambon, Sirimaupos.com- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dikabarkan terus berjuang untuk mendapatkan alokasi anggaran bagi pembangunan sejumlah infrastruktur di Maluku. Salah satu Proyek Strategis Nasional yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 adalah pembangunan Pelabuhan Terintegrasi di Maluku (Maluku Integreted Port) yang pada masa gubernur Murad Ismail lebih dikenal dengan istilah Amon New Port (ANP).
Ambon New Port adalah sebuah proyek pembangunan pelabuhan terintegrasi di Ambon yang bertujuan untuk mendukung Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan sebagai hub logistik untuk distribusi barang dan jasa dari wilayah Timur Indonesia.
Proyek ini awalnya menjadi Proyek Strategis Nasional, namun kemudian dikeluarkan karena belum memenuhi persyaratan terkait pembiayaan, pembebasan lahan, dan perizinan.
Rencana awal pelabuhan terintegrasi dengan terminal petikemas internasional dan domestik, terminal, pelabuhan perikanan, kawasan industri dan logistik, serta terminal LNG dan power plant awalnya diusulkan di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, dekat pelabuhan milik PT. ASDP Ferry Indonesia. Namun dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional oleh Presiden Joko Widodo karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Setelah dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional, Pemerntah mengambil alternatif lain dengan melakukan kajian untuk pembangunan pelabuhan baru di Waisarisa, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan fokus pada pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu serta perubahan nomenklatur dengan mengganti nama menjadi Maluku Integrated Port yang berlokasi diusulkan di Waisarissa Seram Bagian Barat.
Untuk membahas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku terkait Maluku Integrated Port, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah menemui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono, pada Selasa (29/4/2025) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Jakarta Pusat.
Selain membahas Maluku Integrated Port yang telah masuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 sebagai Proyek Strategis Nasional, Gubernur juga turut membahas rencana pembangunan Coastal Road dan Water Front City yang melingkar Teluk Ambon.
Dalam pertemuan tersebut, Menko AHY beserta jajarannya, menyatakan ketertarikan mereka, untuk menindaklanjuti dan mewujudkan pelabuhan berskala besar di Bagian Timur Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa proyek Coastal Road dan Water Front City ini telah diprogramkan sejak masa pemerintahan Yopi Papilaya menjadi Walikota Ambon namun gagal karena belum mendapatkan skema pembiayaan.
Water Front City Ambon adalah konsep pengembangan kota yang fokus pada pemanfaatan wilayah tepi air seperti Teluk Ambon untuk menciptakan kawasan menarik dan dinamis. Konsep ini bertujuan untuk menjadikan Ambon sebagai kota pantai yang lebih ramah lingkungan dan memiliki daya tarik bagi wisatawan dan penduduk lokal.
Kajian Pengembangan Konsep Water Front City Di Kawasan Pesisir Kota Ambon pernah dilakukan penelitian pada April hingga Mei 2017 dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dipilih karena, permasalahan bersifat holistik, menyeluruh, tidak dapat dipisah- pisahkan), sehingga variabel yang diteliti mencakup situasi sosial, tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Analisa yang dilakukan dalam penilitian ini, menggunakan pendekatan teknik trianggulasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan mendapatkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
Dalam kajian yang dimuat oleh Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, yang diterbitkan oleh Biro Penerbit Planologi Universitas Diponegoro (Undip) Edisi Juni 2017 disebutkan bahwa Aktivitas dan potensi yang ada di kawasan pesisir kota Ambon merupakan isu dasar titik tolak Pemerintah Kota Ambon dalam membuat perencanaan Ambon Water Front City.
Hasil penilitian menunjukan wilayah pesisir Kecamatan Sirimau jika ditinjau dari aspek fisik lingkungan, memiliki kondisi karakter topografi yang berbukit dan berlereng gunung. Permasalahan ekonomi yang ditemui dalam sistem produksi yaitu belum optimalnya pemanfaatan hasil tangkapan karena keterbatasan inovasi, pengolahan hasil produksi, serta keterbatasan sarana prasarana dan informasi promosi, serta belum tersedia fasilitas dan sarana penunjang untuk mendukung aktivitas pariwisata. Dari aspek sosial budaya, hilangnya identitas lokal masyarakat, serta aktivitas bercirikan pesisir bukan lagi prioritas.
Berdasarkan hasil tersebut, kawasan pesisir Kota Ambon belum sesuai dengan rencana dan teori konsep Water Front City. Oleh karena itu, perlu arah pengembangan konsep Water Front City yang sesuai dengan karakteristik kawasan pesisir dengan cara, antara lain: Kawasan permukiman yang berada di pesisir perlu pemugaran maupun penataan dengan mengikuti acuan sempadan pantai maupun sempadan sungai (rezoning), Pelestarian kembali terumbu karang yang sudah rusak melalui konservasi serta pada kawasan perdagangan jasa perlu direhabilitasi dan direklamasi sesuai fungsi pelayanan yang mendukung konsep Water Front City
Dalam pemaparan usulan konsep Coastal Road Water Front City oleh gubernur Maluku yang didampingi oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun, Wakil Ketua DPRD, Kepala Bapedda Anton Lailossa, Sekda Maluku Ir Sadali Ie, tersebut, AHY ingin untuk melakukan kunjungan dan melihat secara langsung.
Hadir juga dalam pertemuan tersebut para Deputi, Staf Khusus dan Pejabat Kemenko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Maluku, Konsultan Pelabuhan dan Konsultan Bank Dunia. (monty)
Jumlah Pembaca:828
Dapatkan berita terbaru dari SIRIMAUPOS.COM langsung di ponsel Anda! Klik untuk bergabung di Channel WhatsApp kami sekarang juga.
