Ambon, Sirimaupos.com– Ketua Pansus LKPJ DPRD Maluku, Halimun Saulatu meminta wartawan terlibat dalam setiap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Maluku.
Permintaan tersebut disampaikan Halimun ketika dimintai tanggapannya di kantor DPRD Maluku, Senin (28/4/2025) usai Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Maluku bersama mitra.
Menurutnya, keterlibatan wartawan dalam pengawasan ini dimaksudkan agar wartawan dapat memberitakan kinerja DPRD Maluku dalam melakukan pengawasan dan dapat melihat langsung di lapangan serta masyarakat dapat menerima informasi yang akurat tentang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media.
Halimun meminta PLH Sekretaris DPRD Maluku untuk melibatkan wartawan dalam pelaksanaan pengawasan karena ada media kerjasama yang dibiayai sekretariat DPRD Maluku dengan anggaran yang cukup besar.
Informasi yang diperoleh dari bagian Humas DPRD Maluku kalau media kerja sama dengan DPRD Maluku adalah 65 media dan wartawan yang bertugas meliput berjumlah 81 wartawan.
Untuk membiayai kerja sama media di DPRD Maluku, sekretariat DPRD Maluku menghabiskan Rp 7,5 milyar setiap tahun anggaran.
PLT Sekretaris DPRD Maluku, Farasun Rabi’ah Samal belum berhasil dikonfirmasi soal angka pasti pembiayaan media di DPRD Maluku, namun informasi yang diperoleh di salah satu media online di Sulawesi Selatan (Sulsel) bahwa setiap bulan perusahaan tersebut menerima Rp 1.750.000 dari sekretariat DPRD Maluku.
Selain media online di Sulsel, sekretariat DPRD Maluku juga dikabarkan bekerja sama dengan media lokal di Manado, Papua, Tual dan beberapa media internal yang diduga milik anggota DPRD Maluku dan pegawai Sekretariat DPRD Maluku.
Sejumlah pimpinan media di Ambon meminta DPRD Maluku transparan soal anggaran Rp 7.5 milyar untuk pembiayaan media kerjasama karena hal tersebut dinilai sebagai upaya “membungkam” wartawan (*)
“
