Ambon, SirimauPos – Sejumlah agenda DPRD Maluku tetap berlangsung walaupun dalamkampanye pemilihan legislatif. Hal ini terlihat dalam kegiatan rapat-rapat komisi dengan para mitra yang berlangsung seperti biasanya.

Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat (Pempus) dengan mitra BPJN, BWS, BPPW, BP2P, BP2JK serta Dinas PU dan Disperindag Maluku berlangsung di ruang Komisi III, Rabu (10/01/2024).

SirimauPos

Rakor dipimpin Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw di dampingi Wakil Ketua, Saodah Tethol, Ayu H. Hasanusi, anggota Komisi III, Anos Yermias dan Fauzan Alkatiri.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias mengemukakann bahwa yampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui dana Inpres khusus untuk BPJN Maluku, begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BPPW, BWS serta Dinas PUPR Maluku.

Sementara itu, Ayu H. Hasanusi mengatakan, soal jalan dari Kawanua ke Teluti untuk segera di tangani, begitu juga penyampaian data pembangunan jalan untuk disampaikan kepada Kementerian PUPR, begitu juga usulan pembangunan pasar baru di wilayah Kota Ambon.

Wakil Ketua Komisi III Saodah Tethol menjelaskan terkait dengan pembangunan talud penahanan pantai di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, banyak yang mengalami abrasi pantai yang cukup tinggi.

SirimauPos

Sehingga untuk menangani hal itu tidak bisa menggunakan dana desa tetapi lewat dana Kementerian PUPR melalui BWS Maluku.

Begitu juga Pamsimas di Maluku Tenggara banyak yang mengalami kegagalan dan pelaksanaan Pamsimas berupa air bersih di Bumi Larvul Ngabal itu tidak ada yang beres.

“Stop dengan Pamsimas, ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau airnya habis,” ujar Saodah dalam rapat penyampaian aspirasi itu.

Atas dasar itu, Saoda mengklaim seluruh program air bersih Pamsimas di Kepulauan Kei Gagal Total.

“Seluruh air bersih Pamsimas di Kei tidak ada yang beres sehingga kami simpulkan di Kei Pamsimas gagal,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri. Menurutnya, terdapat 5 titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak sehingga perlu penagangan yang serius oleh para mitra yang merupakan istansi teknis.

Menanggapi bermagai masukan dalam rakor tersebut, pihak BPJN, BWS dan mitra Komisi III DPRD Maluku mengaku harus adanya kordinasi antara DPRD Mitra maupun sinergitas pemerintah Daerag terkait dengan usulan berbagai program yang disampaikan dalam Rakor dimaksud. (*)