AMBON, Sirimaupos.com – Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) daerah terpencil di Provinsi Maluku, Costansius Kolatfeka, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru Dr Sudaryono. Apresiasi tersebut disampaikan menyusul berbagai langkah pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan harapan baru bagi percepatan pelaksanaan program strategis nasional di Maluku.
Pernyataan itu disampaikan Costansius di Ambon, Senin (27/7). Menurutnya, Provinsi Maluku kini memasuki tahun kedua pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional sebagaimana diarahkan pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang pelaksanaan program prioritas nasional periode 2025–2029.
Sebagai koordinator percepatan pembangunan dapur MBG di wilayah terpencil, Costansius menjelaskan pihaknya saat ini berkonsentrasi membangun jaringan SPPG pada sedikitnya delapan kabupaten/kota di Maluku. Dari jumlah tersebut, enam kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas sehingga membutuhkan percepatan pelaksanaan di lapangan.
“Pada kesempatan ini saya sebagai salah satu penggiat yang menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Maluku mengapresiasi penuh kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional. Kami melihat berbagai langkah pembenahan tata kelola yang dilakukan dan berharap program ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Maluku,” kata Costansius Kolatfeka.
Ia mengatakan, masyarakat di berbagai wilayah terpencil hingga kawasan perbatasan Maluku dengan Timor Leste dan Australia terus menaruh harapan besar terhadap realisasi program tersebut. Dalam berbagai kunjungan lapangan, pemerintah daerah maupun masyarakat selalu mempertanyakan kapan pelaksanaan Program MBG dapat dimulai secara penuh.
“Kami meminta agar aturan-aturan teknis serta sistem tata kelola segera disosialisasikan kepada seluruh pelaksana di daerah sehingga menjadi pedoman bagi kami untuk mempercepat pembangunan dapur MBG dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Costansius Kolatfeka.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan di lapangan bukan disebabkan minimnya kesiapan daerah, melainkan karena masih menunggu kepastian regulasi teknis pasca dinamika yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Akibatnya, sejumlah investor maupun pelaksana pembangunan dapur MBG memilih menunggu sebelum melanjutkan pembangunan secara menyeluruh.
Costansius menegaskan Maluku merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan tingginya angka stunting di sejumlah daerah. Karena itu, percepatan Program Makan Bergizi Gratis dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan.
“Kalau program ini berjalan optimal, saya yakin angka stunting dan kasus gizi buruk di daerah-daerah terpencil dapat ditekan. Masyarakat sangat membutuhkan program ini karena manfaatnya akan langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaat,” kata Costansius Kolatfeka.
Ia menambahkan, hingga kini koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku terus dilakukan. Pemerintah daerah, menurutnya, telah mengusulkan titik-titik lokasi penerima manfaat dan kini hanya menunggu proses evaluasi serta penyelesaian tata kelola dari pemerintah pusat agar implementasi program dapat segera dimulai.
Costansius optimistis di bawah kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Program Makan Bergizi Gratis akan berjalan lebih efektif dan mampu menjangkau seluruh wilayah terpencil di Maluku. Ia berharap percepatan regulasi teknis segera terealisasi sehingga pembangunan dapur MBG dapat berlangsung sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penurunan angka stunting di Provinsi Maluku.(*)
