AMBON, SirimauPos.com — Ratusan infrastruktur telekomunikasi yang semestinya menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat di wilayah kepulauan Maluku kini menghadapi persoalan serius.
Pemerintah Provinsi Maluku menyebut terdapat 679 tower BTS 4G yang dibangun melalui program BAKTI Kominfo dan kini berada dalam kondisi tidak terawat atau belum berfungsi optimal.
Kondisi tersebut diungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin, seusai menghadiri rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut juga menghadirkan pihak Telkomsel dan PLN untuk membahas penguatan akses komunikasi di daerah terpencil.
Persoalannya bukan sekadar keberadaan fisik menara. Menurut Renwarin, sebagian besar infrastruktur tersebut menghadapi persoalan maintenance dan operasional, sehingga tower yang dibangun dengan tujuan membuka akses komunikasi belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Masalahnya adalah 679 tower itu, tidak ada maintenancenya; artinya tower ini terbengkalai. Setelah kami koordinasikan dengan pihak Telkomsel, beberapa lokasi itu bisa digunakan dalam arti Telkomsel bisa menggunakan itu, hanya itu bukan punya Pemda, itu milik pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus Renwarin.
Pemerintah Provinsi Maluku tidak dapat secara sepihak mengambil alih pengelolaannya. Pemprov kini berupaya mendapatkan dukungan DPRD Maluku untuk berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), termasuk mencari skema agar sebagian tower dapat dimanfaatkan operator seluler.
“Kita akan mendata mana yang Telkomsel bisa gunakan, tetapi kita akan komunikasikan dengan Komdigi apakah tower-tower tersebut bisa digunakan atau tidak, atau jika diperlukan maintenance kembali sehingga jaringan komunikasi bisa kembali diaktifkan. Itu yang kita harapkan,” ujar Renwarin.
Secara nasional, pembangunan BTS 4G BAKTI memang dirancang untuk memperluas layanan telekomunikasi di wilayah 3T. Pada 2021, pemerintah menetapkan Paket 2 pembangunan BTS yang mencakup 800 desa/kelurahan di Maluku. Program tersebut sejak awal juga dirancang bukan hanya membangun menara, tetapi dilanjutkan dengan operasional dan pemeliharaan jaringan.
Proyek BTS BAKTI kemudian terseret perkara dugaan korupsi pada penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1 sampai Paket 5 tahun 2020–2022.
Kejaksaan Agung mencatat perkara tersebut melibatkan sejumlah tersangka dan terdakwa. Pada 2023, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap target pembangunan; dari rencana awal 7.904 lokasi, jumlah yang dikontrak BAKTI menjadi 5.618 lokasi dan 4.343 site disebut telah on-air saat itu.
Di Maluku, persoalan kemudian tidak berhenti pada aspek hukum dan pembangunan fisik. Faktor kelistrikan menjadi tantangan lain. Komdigi pada Agustus 2026 menyebut masih terdapat BTS yang telah dibangun BAKTI maupun operator seluler tetapi belum terhubung dengan jaringan listrik PLN.
Kondisi tersebut membuat sebagian infrastruktur harus mengandalkan sumber energi alternatif seperti panel surya dan genset yang memiliki konsekuensi biaya investasi dan operasional lebih tinggi.
“Jaringan ini bisa diakses oleh masyarakat karena ada maintenance dan ada operasionalnya,” ungkap Titus.
Di sisi lain, Telkomsel disebut sedang menyiapkan penguatan jaringan pada sejumlah titik di kabupaten/kota di Maluku.
Dari pembahasan bersama DPRD, terdapat rencana awal pengembangan di 10 titik, dengan sebagian infrastruktur disebut telah siap digunakan. Namun, usulan tambahan dari anggota DPRD masih harus melalui survei dan penilaian teknis Telkomsel untuk menentukan lokasi yang benar-benar menjadi prioritas.
“Ini bagian dari penguatan jaringan. PT Telkomsel sendiri telah menyiapkan lima dari dua tower yang sudah siap penggunaannya, namun dalam pertemuan tadi ada banyak usulan dari para anggota Komisi I dan II. Jadi, dari 10 titik pembangunan tower bakal ada penambahan di beberapa titik lagi,” jelas Renwarin.
Persoalan 679 tower tersebut akhirnya memperlihatkan satu masalah mendasar dalam pembangunan konektivitas di wilayah kepulauan karena membangun infrastruktur tidak otomatis berarti menghadirkan layanan yang berkelanjutan.
Tower membutuhkan listrik, perangkat aktif, transmisi, pemeliharaan dan operator yang memastikan layanan benar-benar sampai kepada masyarakat.
Pemerintah sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa biaya transmisi dan sumber energi menjadi komponen penting dalam pengoperasian BTS di daerah terpencil.
Karena itu, langkah Pemprov Maluku untuk meminta intervensi Komdigi, sekaligus membuka peluang pemanfaatan oleh Telkomsel dan koordinasi dengan PLN, diarahkan bukan untuk sekadar menghidupkan kembali menara secara fisik.
Sasaran akhirnya adalah memastikan aset telekomunikasi yang telah dibangun tersebut kembali memiliki fungsi pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses komunikasi dan internet.(*)
