Ambon, SirimauPos— Universitas Pattimura (Unpatti) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dan riset dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” di Aula Rektorat Universitas Pattimura, Rabu (29/4).
Dalam sambutannya, Prof. Dominggus menyoroti tantangan pembangunan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan dominasi perairan luas. Menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.
Ia menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Maluku tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia karena dipengaruhi keterbatasan akses, distribusi sumber daya, dan konektivitas antarwilayah yang masih menjadi hambatan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Isu kemiskinan di Maluku harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga realitas sosial masyarakat,” ujarnya.
Prof. Dominggus menjelaskan, sebagian masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar. Namun, kondisi tersebut belum didukung peningkatan produktivitas maupun akses pasar yang memadai. Karena itu, ia menilai diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang adaptif sesuai kondisi daerah.
Ia berharap forum akademik tersebut dapat menjadi ruang produktif bagi mahasiswa untuk mengembangkan daya kritis sekaligus melahirkan solusi berbasis riset bagi pembangunan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si., mengatakan kuliah umum tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat peran akademisi mendukung pembangunan Maluku.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Selain itu, kesenjangan antarwilayah serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi tantangan serius.
Ia juga menyoroti kerentanan Maluku terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam akibat kondisi geografis kepulauan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan perlindungan sosial yang tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap risiko yang dihadapi masyarakat pesisir dan wilayah terpencil.
“Kami berharap mahasiswa mampu menghasilkan solusi berbasis riset dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D., sebagai narasumber. Kehadiran Bappenas diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran di Maluku.(*)
