AMBON, Sirimaupos.com — Direktur Happy Graand Island (HGI) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpatti menegaskan komitmen bersama membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pengelolaan sampah di Maluku kini bergerak dari sekadar wacana menuju aksi berbasis kolaborasi dan kajian ilmiah.
Direktur HGI asal Belanda Kees Lafeber, menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Unpatti Teddy Leasiwal, Selasa (24/2/2026). Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu dan mendorong lahirnya model bisnis berbasis ekonomi sirkular di Maluku.
Kerja sama tersebut diawali dengan seminar bertema “Praktek Penanganan Sampah dan Bagaimana Prospek Nilai Ekonomis Sampah di Masa Mendatang” yang digelar di Aula FEB Unpatti, Kota Ambon. Seminar membedah persoalan mendasar pengelolaan sampah sekaligus membuka cakrawala baru terkait potensi ekonomi dari pengolahan sampah berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Kees Lafeber menegaskan pentingnya kajian akademis untuk memastikan setiap proyek pengelolaan sampah memiliki dasar perencanaan yang matang dan terukur.
“Studi kelayakan ini penting agar menjadi dasar pengambilan keputusan investasi serta perencanaan teknis detail ke depan,” kata Direktur HGI, Kees Lafeber.
Menurutnya, penelitian yang dilakukan FEB Unpatti nantinya akan menilai kelayakan pembangunan fasilitas seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), hingga bank sampah. Penilaian itu mencakup aspek teknis, finansial, lingkungan, dan sosial sehingga proyek yang dijalankan tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar aplikatif dan berkelanjutan.
Kees yang telah bekerja di Maluku selama 11 tahun, khususnya di Pulau Saparua, menyebut model pengelolaan sampah yang diterapkan HGI di wilayah tersebut telah menunjukkan hasil positif. Sistem berbasis pemilahan dan pengolahan terpadu dinilai mampu mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia berharap pola serupa dapat direplikasi di Kota Ambon, bahkan diperluas dalam skala yang lebih besar di Provinsi Maluku. Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan industri pengolahan sampah, khususnya plastik, membutuhkan volume bahan baku yang memadai agar menarik bagi investor.
“Untuk membangun industri pengolahan sampah plastik di Ambon diperlukan volume yang sangat besar sehingga investor bisa membangun industri pengelolaan sampah. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mengubah budaya dan kebiasaan memilah serta mengumpulkan sampah plastik yang dapat dikemas,” kata Kees Lafeber.
Kerja sama ini juga membuka ruang bagi mahasiswa FEB Unpatti untuk terlibat langsung melalui program magang dan pembelajaran lapangan. Keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak hanya memperkaya pengalaman praktis, tetapi juga melahirkan riset-riset aplikatif yang menjawab kebutuhan riil daerah.
Secara strategis, kolaborasi antara praktisi lingkungan dan kalangan akademisi ini menjawab tantangan klasik pengelolaan sampah di Maluku: lemahnya integrasi antara perencanaan, pembiayaan, dan implementasi teknis. Melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data, proyek-proyek pengelolaan sampah ke depan diharapkan memiliki kepastian investasi sekaligus berdampak nyata bagi lingkungan dan ekonomi masyarakat. (Monty)
