AMBON, Sirimaupos.com — Forum Komunikasi Daerah (Forkoda) menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan sikap Aliansi Pemuda Saparua yang menyerukan percepatan pemekaran wilayah Kepulauan Lease. Respons positif ini menandai sinergi antara elemen masyarakat sipil dan struktur perjuangan daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di Maluku Tengah.
Forkoda menilai, inisiatif yang datang dari kalangan pemuda Lease adalah bentuk kepedulian yang tinggi terhadap masa depan pembangunan daerah. Pernyataan sikap yang dilayangkan oleh Aliansi Pemuda Saparua pekan lalu dinilai konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.
“Terima kasih kepada Aliansi Pemuda Saparua atas pernyataan sikap yang konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Lease, khususnya dan Maluku pada umumnya,” kata ketua Forkoda Maluku Dr Junaidi Reupale dalam keterangan resmi yang diterima Sirimaupos.com, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, semangat dan komitmen pemuda dalam memperjuangkan pemekaran bukan hanya wujud idealisme, tetapi juga bagian dari gerakan moral untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan dekat dengan rakyat.
“Forkoda menyambut gembira, merespon positif, dan sangat menghargai semangat serta kepedulian pemuda-pemudi Lease dalam menyuarakan pemekaran wilayah Lease,” Sebut Reupale.
Lebih jauh, Reupale menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, agama, perempuan, hingga kelompok pemuda, agar perjuangan pemekaran ini tidak terkesan elitis. Proses ini, kata Forkoda, harus menjadi agenda bersama yang dibangun dengan transparansi dan kebersamaan.
“Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk adat, agama, perempuan, dan pemuda, sangat penting dalam proses pemekaran ini. Forkoda berharap komitmen bersama dapat dimantapkan melalui ruang dialog dan keterbukaan dengan Tim Besar yang sudah bekerja keras memenuhi seluruh syarat dokumen pendukung,” tegasnya.
Langkah Aliansi Pemuda Saparua disebut sebagai energi baru yang memperkuat gerakan perjuangan Tim Besar Pemekaran Lease, yang saat ini tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk melengkapi seluruh persyaratan administratif dan teknis.
“Forkoda sepakat bahwa pemekaran wilayah Lease harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Kami tidak ingin pemekaran ini hanya menjadi simbol administratif, tetapi harus membawa dampak nyata bagi masyarakat di akar rumput,” tambah Reupale
Dalam pandangan Forkoda, isu pemekaran Lease bukan hanya soal pembagian wilayah atau kewenangan, melainkan upaya memperpendek rentang kendali pelayanan publik dan mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan-kawasan kepulauan yang selama ini terpinggirkan dari arus pembangunan utama.
“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Tim Perjuangan Lease yang dipimpin oleh Pa Nus Sapteno , Pa Saleh Wattiheluw dan rekan-rekan lain, terutama kepada adik-adik muda yang energik untuk terus bersinergi dan bekerja keras memastikan proses pemekaran ini berjalan terbuka, adil, dan partisipatif demi kepentingan bersama,” ungkap Reupale.
Forkoda menilai bahwa momentum saat ini adalah yang paling tepat untuk memperkuat konsolidasi politik dan sosial dalam perjuangan pemekaran. Dukungan publik yang semakin meluas, terutama dari kalangan pemuda, dinilai sebagai modal sosial penting bagi legitimasi perjuangan di tingkat nasional.
Selain itu, Forkoda juga mengajak seluruh masyarakat Lease untuk menjaga semangat kebersamaan dan menghindari perpecahan di tengah proses perjuangan yang masih panjang. “Mari katong semua terus bersinergi dan bekerja sama untuk membangun Lease yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” ajak Forkoda.
Menurut catatan Sirimaupos.com, perjuangan pemekaran Kota Kepulauan Lease telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu, namun baru dalam dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan signifikan setelah sejumlah dokumen teknis dan administratif diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Dengan dukungan politik dari Forkoda, Tim Besar Lease, serta gerakan masyarakat sipil seperti Aliansi Pemuda Saparua, proses ini diharapkan segera mencapai tahap verifikasi akhir sebelum disetujui pemerintah pusat.(“)
