Ambon – Gelombang demonstrasi besar digelar mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) Maluku di depan Mapolda Maluku, Senin (1/9/2025). Massa menuntut penegakan hukum yang adil di Maluku serta mendesak pemerintah provinsi membatalkan tunjangan DPRD yang dinilai tidak sejalan dengan kinerja wakil rakyat.
Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berlangsung serentak di beberapa titik, termasuk Patung J. Leimena, kawasan Galunggung, Lampu Lima, hingga konsentrasi utama di depan Mapolda Maluku. Ribuan mahasiswa dan aktivis OKP terlihat membawa spanduk serta meneriakkan yel-yel perlawanan.
Kepadatan massa membuat ruas jalan di kawasan Batu Merah menuju Kapahaha ditutup sementara. Arus lalu lintas di depan Rumah Sakit Siloam juga dialihkan ke jalur alternatif menuju Maluku City Mall (MCM). Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah jalan protokol Ambon.
Pantauan Sirimaupos.com hingga pukul 12.00 WIT menunjukkan konsentrasi massa masih bertahan di sekitar Mapolda. Aparat kepolisian dikerahkan dalam jumlah besar untuk mengamankan jalannya aksi.
Selain isu penegakan hukum, massa juga menyoroti kebijakan tunjangan DPRD Maluku. Mereka menilai pemberian tunjangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah serta kinerja dewan yang dinilai lemah dalam mengawal aspirasi rakyat.
“Kami meminta gubernur segera membatalkan tunjangan-tunjangan DPRD. Bagaimana mungkin tunjangan besar diberikan, sementara rakyat masih berhadapan dengan masalah kemiskinan dan pengangguran?” kata salah satu orator dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon, Rahman.
Menurutnya, DPRD Maluku kerap gagal memperjuangkan kepentingan masyarakat. Aspirasi rakyat seringkali hanya ditampung sebagai arsip tanpa pembahasan serius.
Aksi demonstrasi ini tidak hanya terpusat di Mapolda. Sesuai agenda, massa juga bergerak menuju Kantor Gubernur Maluku dan Kantor DPRD Maluku untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
“Kami ingin sampaikan bahwa mahasiswa dan OKP bersatu untuk menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Tunjangan DPRD hanyalah contoh kecil dari praktik yang tidak berpihak kepada masyarakat,” kata perwakilan GMNI Maluku, Stevi.
Sementara itu, pihak Polda Maluku mengaku tetap memberikan ruang kepada mahasiswa dan OKP untuk menyampaikan aspirasi, dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum.
Aksi yang berlangsung hingga siang hari itu masih dalam pantauan ketat aparat kepolisian. Sejumlah tokoh mahasiswa menyatakan akan terus menggelar aksi lanjutan bila tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh pemerintah dan DPRD Maluku.
Aksi ini menunjukkan bahwa suara mahasiswa dan pemuda Maluku masih menjadi kekuatan penting dalam mengontrol jalannya pemerintahan di daerah. Mereka menegaskan perlawanan akan terus digelorakan hingga keadilan hukum ditegakkan dan kebijakan pro-rakyat benar-benar dijalankan.
Mengantisipasi huru hara akibat demo tersebut di kantor -kntor pemerintah dan DPRD Kota Ambon dan DPRD Maluku nampak aparat keamanan baik polisi dan TNI ditempatkan untuk pengamanan (Laporan Koresponden; Sinta Widya)
