Ambon, Sirimaupos.com — Puluhan mahasiswa asal Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Maluku pada Jumat, (26/6/2025). Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi serupa yang sebelumnya digelar di Kantor Gubernur Maluku, menuntut percepatan pembangunan jalan lingkar Batabual yang dinilai terbengkalai tanpa alokasi anggaran yang memadai.
Mahasiswa menilai, selama bertahun-tahun wilayah mereka terabaikan dari perhatian pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan. Hal ini berdampak pada aksesibilitas, ekonomi lokal, hingga layanan publik.
“Kami datang untuk menagih janji pembangunan. Jalan lingkar Batabual bukan hanya infrastruktur, tapi urat nadi kehidupan masyarakat. Tanpa itu, kami tetap terisolasi,” ujar salah satu orator aksi di depan gedung DPRD.
Mereka diterima secara resmi oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jemi Pattiselanno, yang didampingi oleh anggota komisi, Abdullah Kelilauw, Roviq Afifudin; Rostina, ketua, komisi I DPRD Maluku Solichin Buton dan Lina Batuatas.
Pertemuan berlangsung dalam ruang rapat Komisi III, disertai dialog terbuka antara mahasiswa dan para anggota legislatif.
“Kami akan kawal dan perjuangkan pembangunan di Batabual. Sudah ada atensi khusus dari Gubernur Maluku, dan kami pastikan tidak ada lagi wilayah yang terpinggirkan,” kata Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jemi Pattiselanno.
Pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, yang merupakan legislator asal Batabual. Ia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap daerah pemilihannya adalah komitmen politik dan moral.
“Sebagai putra daerah, saya tidak akan membiarkan Batabual terus berada dalam ketertinggalan. Aspirasi adik-adik mahasiswa ini adalah aspirasi rakyat,” kata Solichin Buton.
Sementara itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan Buru Selatan, Nina Batuatas, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran pembangunan, termasuk jalan lingkar Batabual, akan menjadi prioritas saat pembahasan APBD tahun 2025 yang akan dieksekusi pada 2026.
“Proses penganggaran di daerah membutuhkan tahapan. Namun kami pastikan, suara masyarakat Batabual akan masuk dalam batang tubuh anggaran,” kata NinaBatuatas
Anggota DPRD Maluku dari dapil yang sama, Akmal Solossa, menambahkan bahwa lembaga DPRD sebagai wakil rakyat akan bertindak sebagai pengawal aspirasi, namun tetap mempertimbangkan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.
“Semua harus berjalan sesuai dengan kerangka efisiensi anggaran dan skala prioritas pemerintah. Kami akan kawal, tapi juga realistis,” ujar Akmal Solossa.
Hal senada juga disampaikan oleh Rostina, legislator perempuan dari dapil Buru dan Buru Selatan. Ia menyoroti pentingnya pengawasan dan memastikan pembangunan juga menyentuh sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami juga akan menyuarakan penguatan pendidikan dan layanan kesehatan di Batabual dalam forum-forum komisi yang relevan,” katanya.
Dalam diskusi itu, DPRD Maluku menginformasikan bahwa status jalan lingkar Batabual telah ditingkatkan menjadi jalan nasional, dan kini masuk dalam Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Dengan status itu, perbaikan dan pembangunannya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Dengan peningkatan status sebagai jalan nasional, Batabual punya peluang besar untuk disentuh langsung oleh pemerintah pusat melalui program infrastruktur strategis,” jelas Jemi Pattiselanno.
Pembangunan jalan di wilayah lain seperti Kilmury juga turut menjadi referensi, di mana tahun ini masuk dalam skema anggaran SPSN (Strategi Pendanaan Sektor Nasional). Skema yang sama, menurut informasi yang diterima DPRD, juga akan mengikutsertakan Batabual dalam tahap selanjutnya.(*)
