TERKINI

AMBON, SIRIMAU POS – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Kota Ambon yang digelar di Hotel Manise, Kamis (30/4/2026), diwarnai polemik menyusul sikap perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang dinilai tidak menghargai forum resmi partai politik tersebut. Insiden bermula ketika seorang staf ahli yang ditunjuk mewakili Wali Kota Ambon telah tiba di lokasi acara, namun tidak mengikuti jalannya kegiatan. Ia justru meminta izin untuk meninggalkan tempat dengan alasan mendapat instruksi untuk kembali. Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy, menyampaikan kekecewaan mendalam atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan itu mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap proses demokrasi internal partai. “Tadi dia kan sudah hadir. Pertama bilang ada perintah, tiba-tiba minta izin pulang bilang disuruh balik. Beta tanya siapa yang suruh, tidak ada jawaban jelas,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy. Menurut Ridwan, Musda merupakan agenda penting yang tidak hanya berdampak pada internal partai, tetapi juga memiliki kaitan dengan dinamika pemerintahan daerah, mengingat hubungan erat antara partai politik dan kekuasaan eksekutif. Ia menegaskan bahwa Golkar selama ini merupakan salah satu kekuatan politik yang mendukung jalannya pemerintahan di Kota Ambon. Oleh karena itu, sikap yang ditunjukkan perwakilan Pemkot dinilai tidak mencerminkan hubungan yang harmonis. “Cuma beta mau memberitahukan ke Wali Kota, busu-busu ketong ini kan yang dukung. Masa sudah sampai di sini malah disuruh pulang begitu saja,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy. Ridwan juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berpolitik, terutama bagi pihak yang sedang memegang kekuasaan. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan. “Beta sangat menyesali sikap pemerintah kota. Jangan merasa karena sekarang yang berkuasa, lalu bisa berlaku sewenang-wenang. Ingat, kekuasaan itu sementara. Hari ini kalian yang duduk, besok-besok bisa orang lain yang berkuasa. Jangan pakai kekuasaan itu untuk merendahkan orang,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan partai politik seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai dan menjaga komunikasi yang baik, terlebih dalam konteks pembangunan daerah. “Katong ini kan anak negeri, seharusnya saling menghargai. Ini soal etika dan sopan santun dalam berpolitik,” kata Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy. Menariknya, dalam struktur pemerintahan Kota Ambon saat ini, Wakil Wali Kota diketahui berasal dari kader Partai Golkar. Kondisi ini seharusnya menjadi jembatan penguat sinergi antara partai dan pemerintah daerah. Namun, insiden tersebut justru menimbulkan pertanyaan publik mengenai soliditas hubungan politik di tingkat lokal, terutama dalam menjaga stabilitas dan komunikasi antar lembaga. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Ambon belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penarikan perwakilan mereka dari acara Musda X Golkar Kota Ambon tersebut. Skandal Steven Dominggus: Dugaan Korupsi dan Kontroversi ASN Kembali Terkuak Rakerpim Unpatti Evaluasi Kinerja dan Luncurkan Badan Usaha Baru Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Indonesia Terjaga di Tengah Ketidakpastian Global Sambut HUT ke-80 TNI AU, Lanud Pattimura Gelar Karya Bakti di TMP Kapahaha Ambon

Beranda BERITA UTAMA TPP Ribuan Guru di Maluku Belum Dibayar, Insun Sangadji Bakal Didemo dan Dilaporkan Pidana

BERITA UTAMA

TPP Ribuan Guru di Maluku Belum Dibayar, Insun Sangadji Bakal Didemo dan Dilaporkan Pidana

31/08/202431/08/2024

Ambon, Sirimaupos.com- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Insun Sangadji bakal di demo oleh ribuan guru dalam waktu dekat karena belum membayar dana Tambahan Pendapatan Penghasilan (TPP) guru dan ASN selama 8 bulan.

Selain itu, akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri sihingga dapat diperiksa oleh pihak kejaksaan karena diduga ada kejanggalan dalam dalam penyaluran TPP dari para guru dan ASN di Maluku.

Salah satu guru SMA di Kota Ambon Kepada Sirimaupos.com, Sabtu (31/8/2024 menyebutkan kalau para guru akan melakukan demo besar-besaran untuk meminta Pj Bupati segera mencopot Insun Sangadji dari Kepala Dinas Pendidikan dan Keubudayaa karena dinilai tidal becus mengurus dinas tersebut.

Baca Juga: Pelantikan DPC GAMKI SBB, Semangat Baru untuk Pelayanan dan Pengabdian di Bumi Saka Mese Nusa

Dirinya menduga kalau dana TPP guru dan ASN dari bulan Januari 2924 itu belum.bisa dibayar karena digunakan untuk kepentingan proyek fisik yang dikerjakan oleh adik dan kroni-kroninya.

Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Mat Angkotasan membenarkan bahwa pihaknya belum membayar TPP guru dan ASN karena masih menunggu verifikasi data administrasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku.

Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah menganggarkan dana untuk TPP guru dan ASN tahun 2024 namun karena adanya keterlambatan verifikasi dari BKD maka realisasi pembayaran belum juga dilakukan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku terkesan menghindar dari wartawan ketika hendak dikonfirmasi.

Baca Juga: Rapat Tertutup Banggar DPRD Maluku Bersama Pemda Digelar Tengah Malam

Bahkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris Insun Sangadji bahwa sudah hampir satu bulan Insun Sangadji masih berurusan di Jakarta dan belum juga balik ke Ambon.

Ada dugaan kalau menghilangnya kadis ke Jakata ada kaitan dengan desakan dari sejumlah LSM dan mahasiswa untuk kejaksaan segera menangkap dan menahan Insun Sangadji atas berbagai kasus dugaan.korupsi yang srmentara dipreiksa pihak kejaksaan (**)

Jumlah Pembaca: 345

Dapatkan berita terbaru dari SIRIMAUPOS.COM langsung di ponsel Anda! Klik untuk bergabung di Channel WhatsApp kami sekarang juga.

error: Konten Dilindungi !