Ambon, SirimauPos. com – Persoalan pembangunan di kawasan Sungai Waitomu, Kota Ambon, seharusnya ditempatkan dalam koridor penegakan regulasi dan tata kelola sumber daya air.
Sangat tidak tepat apabila pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum, Mayjen TNI (Purn.) Arnold A. P Ritiauw, justru digiring menjadi polemik politik pencalonan Gubernur Maluku sebagaimana dinarasikan salah satu media lokal.
Arnold Ritiauw merupakan salah satu putra terbaik Maluku yang memiliki kecerdasan, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan. Pengabdiannya di institusi militer dan pemerintahan menjadi bagian dari perjalanan panjang membangun integritas serta tanggung jawab. Karena itu, kapasitasnya sebagai pejabat negara harus dihormati dan dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas, bukan spekulasi politik.
Sebagai Dirjen SDA, Arnold memiliki tanggung jawab menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia tidak sedang menjalankan agenda politik, melainkan tugas institusional dalam memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan. Menegakkan aturan bukan pilihan pribadi seorang pejabat, melainkan kewajiban yang melekat pada jabatannya.
Harus dipahami bahwa sungai bukan ruang bebas yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Setiap pembangunan di kawasan sungai wajib memperhatikan fungsi sungai, persyaratan teknis, keselamatan lingkungan, serta perizinan atau persetujuan sesuai ketentuan dan kewenangan. Kepentingan pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi.
Jika persyaratan pembangunan Wietomu belum terpenuhi, Dirjen SDA dan BWS Maluku justru berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan. Jangan memaksa seorang pejabat yang memahami regulasi untuk mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
Sebab, seorang pejabat yang mengetahui ketentuan hukum tetapi sengaja mengabaikannya dapat menghadapi konsekuensi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Arnold tidak boleh mempertaruhkan integritas jabatan hanya untuk memenuhi desakan atau kepentingan pihak tertentu.
Ketegasan dalam menjaga aturan merupakan bentuk tanggung jawab, bukan sikap menghambat pembangunan.
SirimauPos tentu mendukung pembangunan kawasan Mardika, termasuk penataan parkir dan pemberdayaan UMKM. Masyarakat membutuhkan ruang ekonomi, kawasan perdagangan yang tertib, dan fasilitas publik yang memadai.
Namun, seluruh kepentingan tersebut harus diwujudkan melalui mekanisme yang sah, kajian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan terhadap fungsi sungai.
Penyelesaian persoalan Waitomu seharusnya dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum, BWS Maluku, Kodam XV/Pattimura, Pemerintah Kota Ambon, dan seluruh pemangku kepentingan. Jika terdapat alternatif desain atau mekanisme pemanfaatan yang sesuai regulasi, ruang dialog harus dibuka.
“Jangan sampai perbedaan pandangan mengenai kewenangan justru berkembang menjadi konflik politik yang merugikan masyarakat”.
Yang perlu diluruskan adalah jangan mencampuradukkan tugas Dirjen SDA dengan wacana pencalonan gubernur. Kewajiban Arnold menjalankan regulasi merupakan urusan pemerintahan, sedangkan pencalonan gubernur merupakan proses politik tersendiri. Menghubungkan keduanya tanpa dasar yang jelas justru mengaburkan substansi persoalan Waitomu.
Media memang memiliki kebebasan untuk mengkritik pejabat publik. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan fakta, argumentasi, dan pemahaman terhadap kewenangan institusi.
“Jangan sampai kritik terhadap kebijakan berubah menjadi penghakiman personal atau diarahkan untuk membentuk opini politik mengenai kelayakan seseorang dalam kontestasi gubernur”.
Maluku membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan pejabat yang berani menjaga aturan. Kita membutuhkan pemimpin yang cerdas, tegas, dan memiliki integritas, bukan pejabat yang mudah mengubah keputusan karena tekanan.
Justru keberanian mengatakan tidak terhadap tindakan yang tidak memenuhi ketentuan merupakan salah satu ukuran tanggung jawab seorang pejabat negara.
Catatan Redaksi: Waitomu adalah urusan penegakan regulasi dan tata kelola sumber daya air, bukan panggung untuk menghakimi seseorang dalam bursa pencalonan Gubernur Maluku.
“Jangan meminta Arnold Ritiauw mengorbankan aturan demi kepentingan sesaat. Dukung pembangunan, hormati kewenangan, dan tegakkan hukum”!
