AMBON, SIRIMAU POS — Panitia Apel Kebangsaan Pemuda Katolik Maluku mulai mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menghadirkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam agenda besar yang dijadwalkan berlangsung di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), pada 25–27 Oktober 2026.
Undangan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan langsung kepala negara di wilayah kepulauan paling selatan Maluku sekaligus memperkuat pesan politik pembangunan dari kawasan timur Indonesia.
Agenda itu mendapat perhatian lebih besar setelah Presiden Prabowo pada 16 Juli 2026 meresmikan groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela melalui konferensi video dari Istana Merdeka, sementara seremoni di lokasi proyek berlangsung di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pemerintah menyebut proyek tersebut sebagai salah satu investasi energi terbesar dalam sejarah Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar.
Keinginan menghadirkan Prabowo secara langsung di Saumlaki juga berkaitan dengan harapan masyarakat Tanimbar agar momentum pembangunan Blok Masela diikuti kehadiran fisik pemerintah pusat.
Dalam peresmian tersebut, Prabowo menyampaikan permintaan maaf karena belum dapat hadir secara fisik di Tanimbar dan berharap dapat kembali mengunjungi wilayah Maluku.
Ketua Panitia Apel Kebangsaan Pemuda Katolik, Costansius Kolatfeka, mengatakan kegiatan tersebut tidak dirancang sekadar sebagai apel organisasi. Forum itu akan menjadi ruang konsolidasi pemuda dari 11 kabupaten/kota di Maluku, dengan melibatkan sekitar 10 ribu kader, cendekiawan, serta unsur pemuda Katolik untuk membahas arah pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat kepulauan.
“PSN seperti Gas Abadi Blok Masela, Maluku Integrated Port (MIP), Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Irigasi Waeapo di Pulau Buru adalah wujud kepedulian nyata pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Maluku,” ujar Ketua Panitia Apel Kebangsaan Pemuda Katolik, Costansius Kolatfeka, kepada Sirimau Pos, Kamis (20/8).
Namun, dukungan terhadap PSN tersebut tidak berarti pemuda menyerahkan sepenuhnya arah pembangunan kepada pemerintah dan investor.
Sebaliknya, panitia menempatkan forum tersebut sebagai instrumen pengawalan agar investasi strategis memberikan manfaat konkret bagi masyarakat lokal.
Isu prioritas yang akan dibawa antara lain percepatan regulasi mengenai wilayah kepulauan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta perlindungan lingkungan Yamdena.
Dorongan terhadap tenaga kerja lokal menjadi isu penting karena skala proyek Abadi Masela akan menciptakan kebutuhan sumber daya manusia dan industri pendukung dalam jumlah besar. Pemerintah sebelumnya menyebut pengembangan proyek ini diharapkan membuka kesempatan kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal Maluku dan KKT. Proyek tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa domestik 150 juta standar kaki kubik per hari, dan produksi kondensat sekitar 35 ribu barel per hari.
Karena itu, Apel Kebangsaan akan mendorong agar masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi penonton di tengah proyek energi berskala nasional.
Penguatan pendidikan, pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peluang usaha lokal, serta keterlibatan pelaku UMKM dipandang harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri. Agenda tersebut akan diperdalam melalui seminar dan Focus Group Discussion (FGD).
Isu lain yang akan mendapat perhatian adalah perjuangan regulasi yang memberikan perlakuan lebih adil kepada provinsi berbasis kepulauan.
Pemuda Katolik sebelumnya juga menyuarakan pentingnya UU Provinsi Kepulauan sebagai instrumen yang dapat memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan konektivitas wilayah kepulauan.
Di sisi ekologis, panitia menegaskan bahwa percepatan investasi tidak boleh mengorbankan ruang hidup masyarakat. Kelestarian Yamdena, ruang terbuka hijau, hutan, pesisir, dan ekosistem setempat akan ditempatkan sebagai bagian dari agenda pengawalan pembangunan. Prinsipnya, proyek strategis harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa menghilangkan daya dukung lingkungan dan hak generasi mendatang.
Selain agenda kebangsaan dan pembangunan, kegiatan di Saumlaki juga dikemas sebagai momentum syukur atas 25 tahun imamat Uskup Diosis Amboina. Dengan demikian, perhelatan tersebut membawa tiga dimensi sekaligus: konsolidasi kepemudaan, pengawalan kebijakan publik, dan perayaan kehidupan gerejawi di Maluku. Dukungan terhadap pelaksanaan Apel Akbar 10 ribu kader telah disampaikan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) dan Pengurus Pusat Pemuda Katolik.
Kehadiran Presiden Prabowo, jika terealisasi, akan memberikan bobot politik dan simbolik yang kuat bagi agenda tersebut. Di tengah dimulainya pembangunan Abadi Masela, masyarakat Tanimbar kini menghadapi pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana investasi raksasa itu mampu mengubah kesejahteraan masyarakat lokal.
Apel Kebangsaan Pemuda Katolik di Saumlaki berupaya menjadikan pertanyaan tersebut sebagai agenda nasional—bahwa pembangunan Indonesia Timur tidak cukup hanya ditandai oleh proyek besar, tetapi harus dibuktikan melalui manfaat nyata bagi rakyat di wilayah tempat sumber daya itu berada.(*)
