AMBON, SIRIMAUPOS.COM — Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan secara terbuka bahwa dirinya bersama Gubernur Maluku telah menipu rakyat Maluku karena belum mampu merealisasikan janji-janji kampanye yang disampaikan saat kontestasi politik.
Penegasan tersebut disampaikan dalam acara halal bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Maluku yang berlangsung di Hotel Pasifik, Senin (6/4/2926) di hadapan unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan akademisi.
Dalam pernyataannya, Vanath tidak mengelak bahwa kondisi pemerintahan saat ini belum mampu memenuhi ekspektasi publik sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
“kami harus jujur kepada masyarakat, bahwa kami telah menipu rakyat Maluku karena janji-janji kampanye belum bisa kami wujudkan”. kata Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Ia beralasan bahwa, pernyataan tersebut sebagai bentuk keterbukaan kepada publik atas kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, sejak awal masa jabatan, pemerintah provinsi langsung dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak besar terhadap pelaksanaan program prioritas.
“Ini bukan karena kami tidak bekerja, tetapi kondisi anggaran membuat kami tidak bisa menjalankan semua yang telah kami janjikan,” kata Vanath.
Vanath menjelaskan bahwa tekanan ekonomi global dan kebijakan fiskal nasional turut memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan, termasuk di Maluku.
Akibatnya, sejumlah program strategis harus ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
Namun dirinya berharap di tahun 2026 ada perubahan kebijakan akan tetapi ternyata, tahun 2026 lebih parah lagi sehingga untuk kedua, kalinya harus kembali menipu rakyat.
“kami terpaksa menyampaikan ini secara jujur daripada menutup-nutupi kenyataan yang ada,” kata Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan publik karena jarang pejabat daerah secara eksplisit menggunakan istilah “menipu rakyat” dalam konteks evaluasi pemerintahan.
Dalam forum itu, Vanath juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami situasi yang dihadapi pemerintah, sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan ekonomi.
Ia menilai bahwa keterbukaan merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan publik, meskipun di sisi lain berpotensi memicu kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.(*)
