Mudik Gratis Disusupi Calo, Penumpang Jadi Korban

Ambon, Sirimaupos. com – Program tiket gratis mudik yang digagas pemerintah pusat kembali menjadi sorotan setelah ditemukan praktik percaloan di Pelabuhan Tulehu. Program yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Kasus ini terungkap saat masa angkutan Lebaran 2026, ketika sejumlah penumpang yang berhak mendapatkan tiket gratis justru diminta membayar oleh pihak tidak bertanggung jawab. Peristiwa tersebut terjadi di area pelabuhan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (17/3/2026)
Ketua Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran UPP Tulehu, Hanoch Nederupun, menjelaskan bahwa program tiket gratis selama ini dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan perusahaan pelayaran. Dalam pelaksanaannya, pihak UPP hanya berperan sebagai pelaksan di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya menemukan langsung praktik percaloan tersebut, bahkan disertai bukti rekaman. Modus yang digunakan adalah menjual tiket gratis kepada calon penumpang dengan harga tinggi.
“Program ini sebenarnya baik, tetapi ada oknum yang memanfaatkan. Kami menemukan langsung ada calo yang menjual tiket gratis kepada sekitar 10 orang dengan harga Rp1,5 juta,” kata Hanoch Nederupun.
Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Oknum calo yang terlibat langsung diamankan dan dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut.
Dalam penanganannya, pihak kepolisian memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban. Penumpang yang dirugikan memilih tidak melanjutkan perkara secara hukum dan hanya meminta pengembalian uang.
“Yang bersangkutan sudah mengembalikan uang kepada penumpang dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya,” kata Hanoch Nederupun.
Meski kasus ini dianggap selesai secara mediasi, UPP Tulehu menilai praktik percaloan tidak berhenti pada satu orang saja. Ada indikasi keterlibatan lebih dari satu pelaku yang beroperasi secara terselubung di area pelabuhan.
Hanoch mengungkapkan bahwa calo sering memanfaatkan identitas keluarga atau orang lain untuk mendapatkan tiket gratis, yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi kepada calon penumpang.
Selain itu, ia juga menyoroti keterbatasan peran UPP dalam proses distribusi tiket. Menurutnya, pihak pelaksana di lapangan tidak dilibatkan dalam penentuan kuota maupun pengawasan distribusi secara menyeluruh.
“Kami hanya menerima laporan, tidak mengetahui secara detail kuota yang tersedia dan yang sudah terpakai. Ini menjadi kendala dalam pengawasan,” kata Hanoch Nederupun.
UPP Tulehu pun mengusulkan agar ke depan dilakukan perbaikan sistem distribusi tiket gratis, termasuk verifikasi identitas penumpang secara lebih ketat sebelum tiket diserahkan.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan program yang seharusnya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Tanpa pengawasan yang lebih baik, potensi praktik percaloan diperkirakan masih akan terus terjadi.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak terkait agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial, khususnya yang berkaitan dengan layanan publik seperti transportasi mudik gratis.(@)