Unpatti – Polda Teken PKS Pengawasan Seleksi Polri 2026–2028

Ambon, Sirimaupos.com – lKomitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali ditegaskan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengawasan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2026 hingga 2028 di Polda Maluku.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center Lantai 4 Polda Maluku pada Kamis, 12 Maret 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Universitas Pattimura, pemerintah daerah, organisasi profesi, hingga media dan lembaga swadaya masyarakat.
Penandatanganan PKS ini bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri—mulai dari SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, hingga Tamtama—berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy, menyatakan bahwa keterlibatan pihak kampus sebagai pengawas eksternal merupakan bentuk kepercayaan publik yang harus dijaga dengan integritas tinggi.
“Suatu kehormatan bagi kami atas kepercayaan publik terhadap Universitas Pattimura tetapi juga institusi masing-masing melalui kerja sama yang dibangun dalam rangka program pengawasan seleksi penerimaan anggota Polri T.A 2026 sampai dengan T.A 2028,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah awal dalam memastikan proses seleksi yang berkualitas dan berorientasi pada hasil sumber daya manusia unggul di tubuh Polri.
“Melalui keterlibatan perguruan tinggi sebagai pihak pengawas eksternal, diharapkan seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dapat dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip BETAH,” kata Rektor Universitas Pattimura, Fredy Leiwakabessy.
Lebih lanjut, Rektor berharap sinergi antara dunia akademik dan institusi kepolisian tidak berhenti pada pengawasan seleksi semata, tetapi berkembang pada peningkatan kualitas SDM, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Sementara itu, Kapolda Maluku, Dadang Hartanto, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan sistem rekrutmen yang kredibel dan dapat dipercaya publik.
“Ini adalah wujud komitmen Polri agar rekrutmen ini dapat menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang akan memberikan pelayanan bagi masyarakat, serta menampilkan individu kerja yang baik,” kata Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Kapolda menjelaskan bahwa strategi penguatan rekrutmen BETAH dilakukan dengan melibatkan pengawas eksternal dari berbagai bidang, termasuk administrasi, kesehatan, psikologi, dan akademik guna memastikan proses berjalan sesuai standar.
“Dengan adanya pengawas eksternal, maka diharapkan proses seleksi Polri dapat berjalan secara BETAH. Senada dengan itu maka Polri berkomitmen untuk menjaga agar rekrutmen dapat berjalan dengan baik,” kata Kapolda Maluku, Dadang Hartanto.
Selain unsur akademisi dan kepolisian, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Ombudsman RI, pemerintah daerah, organisasi profesi seperti IDI dan HIMPSI, serta elemen masyarakat sipil yang turut berperan dalam pengawasan publik.
Dengan pelibatan multi pihak tersebut, diharapkan proses rekrutmen Polri di Maluku tidak hanya menghasilkan personel berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara berkelanjutan. (“)