Komisi II DPRD Ambon Sidak Distributor Sembako, Soroti Tera Ulang Timbangan

AMBON, Sirimaupos.com – Komisi II DPRD Kota Ambon melakukan pengawasan langsung (on the spot) ke sejumlah distributor besar sembako di Kota Ambon, Rabu (25/2/2026), guna memastikan ketersediaan bahan pokok, pengendalian harga, serta stabilitas inflasi daerah m?sekama Ramadhan, menjelang Idul Fitri dan pelaksanaan Sidi Gereja pada Maret–April 2026.
Kegiatan tersebut menyasar lima distributor besar yakni  Distributor 51, Indo Jaya, Oasis, serta jaringan ritel modern Indogrosir, Indomaret, dan Alfamidi. Pengawasan ini difokuskan pada stok pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan telur yang permintaannya meningkat signifikan menjelang hari-hari besar keagamaan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Bodewane Mairuhu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap sektor perdagangan dan distribusi bahan pokok.
“Kunjungan ini dalam rangka memastikan ketersediaan stok pangan selama bulan puasa, menjelang Idul Fitri maupun pelaksanaan Sidi Gereja pada Maret hingga April 2026, di mana pada masa ini tingkat permintaan sembako relatif tinggi,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Bodewane Mairuhu.
Dari hasil dialog dengan para distributor, Komisi II menyimpulkan bahwa ketersediaan stok sembako secara umum dalam kondisi aman hingga Maret 2026. Para distributor mengaku telah mengantisipasi lonjakan permintaan dengan menambah pasokan sejak awal Februari.
Salah satu komoditas yang sempat menjadi perhatian adalah telur. Sebelumnya beredar informasi bahwa stok telur hanya mencukupi untuk empat hari. Namun dalam peninjauan tersebut, ditemukan adanya tambahan pasokan baru dari Distributor 51 dalam jumlah memadai.
“Untuk stok telur, memang sebelumnya diinformasikan hanya tersedia untuk empat hari, tetapi hari ini sudah masuk stok baru dari Distributor 51 dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan,” ujar Bodewane.
Selain memastikan ketersediaan stok, Komisi II juga memantau perkembangan harga di tingkat distributor. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, belum ditemukan lonjakan harga yang signifikan. Kendati demikian, DPRD meminta agar distributor tidak memanfaatkan momentum tingginya permintaan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Pengawasan tersebut juga menemukan persoalan teknis terkait kesesuaian alat ukur berupa timbangan pada sejumlah distributor. Temuan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan konsumen dan potensi kerugian masyarakat.
“Kami menemukan adanya ketidaksesuaian alat ukur di lapangan. Karena itu kami meminta agar seluruh distributor segera melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan, sehingga tidak merugikan masyarakat,” tegas Bodewane.
Permintaan tera ulang tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan perdagangan yang transparan dan akuntabel. Komisi II mendorong agar instansi teknis terkait segera melakukan pengecekan dan sertifikasi ulang alat ukur di seluruh distributor besar di Ambon.
Secara makro, pengawasan ini juga bertujuan menekan laju inflasi daerah. Lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan kerap menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Ambon. Dengan memastikan distribusi lancar dan stok aman, DPRD berharap stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Komisi II menegaskan akan terus melakukan pengawasan berkala hingga memasuki puncak perayaan keagamaan. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD tidak segan merekomendasikan tindakan tegas kepada instansi berwenang.
Langkah proaktif ini mendapat respons positif dari sejumlah distributor yang menyatakan komitmennya menjaga stabilitas pasokan dan harga. Kolaborasi antara legislatif, pelaku usaha, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan kebutuhan pokok masyarakat Ambon terpenuhi tanpa gejolak harga yang merugikan konsumen.(*)