Ambon, Sirimaupos.com — Universitas Pattimura (Unpatti) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA). Penandatanganan dilakukan oleh Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd bersama Direktur Eksekutif YAPPIKA, Fransisca Fitry, di Aula Rektorat Universitas Pattimura pada Kamis (18/9).
Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tridharma perguruan tinggi—pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat—serta menumbuhkan peran universitas dalam membangun masyarakat sipil yang kritis dan demokratis.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Hendrik Salmon, S.H., M.H juga menandatangani perjanjian kerja sama lanjutan (PKS) dengan Direktur Eksekutif YAPPIKA, Fransisca Fitry, sebagai implementasi nyata dari kemitraan strategis tersebut.
Rektor Universitas Pattimura, Prof. Fredy Leiwakabessy, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Unpatti untuk memperkuat kontribusi akademik terhadap perubahan sosial.
“Universitas Pattimura harus terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjawab tantangan global melalui inovasi, kolaborasi riset lintas disiplin, serta penguatan tata kelola perguruan tinggi,” kata Rektor Fredy Leiwakabessy.
Ia menambahkan, Unpatti berkomitmen menjadi perguruan tinggi yang berperan aktif dalam pembangunan nasional, terutama dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas.
“Universitas Pattimura bukan hanya rumah bagi proses belajar, tetapi juga pusat lahirnya gagasan, inovasi, serta solusi atas persoalan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Leiwakabessy.
YAPPIKA, sebagai lembaga masyarakat sipil yang bergerak di bidang demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan, menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat budaya partisipatif di kalangan muda.
Direktur Eksekutif YAPPIKA, Fransisca Fitry, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Unpatti merupakan bagian dari program BASIS (Building and Enabling Environment for Strong Civil Society in Indonesia) yang telah berjalan di 19 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata untuk membangun lingkungan pendukung yang kondusif bagi penguatan demokrasi. Pendidikan adalah senjata paling kuat untuk mengubah dunia,” kata Fransisca Fitry, mengutip Nelson Mandela.
Menurut Fitry, perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading yang terisolasi dari realitas sosial. Sebaliknya, universitas harus menjadi ruang terbuka bagi dialog, kritik, dan perubahan sosial yang inklusif.
“Perguruan tinggi adalah jantung intelektual bangsa. Dari sinilah lahir pemikir, pemimpin, dan aktor perubahan yang menentukan arah masa depan negara,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran vital dalam menjaga idealisme dan mendorong akuntabilitas publik, sebagaimana tercermin dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia.
“Mahasiswa harus menjadi motor penggerak perubahan sosial, berpikir kritis, menyuarakan aspirasi, dan ikut serta menjawab tantangan sosial, budaya, ekonomi, serta politik,” tegas Fitry.
Kerja sama ini juga membuka ruang bagi dosen dan mahasiswa Unpatti untuk terlibat dalam penelitian, advokasi, dan kegiatan masyarakat yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dekan Fakultas Hukum Unpatti, Dr. Hendrik Salmon, menyambut baik kerja sama tersebut karena sejalan dengan misi fakultas dalam memperkuat kajian hukum dan kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat.
“Melalui kolaborasi ini, mahasiswa dan dosen akan memperoleh kesempatan untuk belajar langsung dari praktik-praktik terbaik partisipasi masyarakat dan pengawasan publik,” kata Hendrik Salmon.
Kegiatan penandatanganan MoU dan PKS ditutup dengan seminar bertajuk “Mewujudkan Ruang Publik Inklusif: Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban Warga Negara.” Seminar ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dan dosen yang antusias mendiskusikan isu demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola publik.
Kolaborasi Unpatti dan YAPPIKA diharapkan dapat memberikan dampak konkret dalam mendorong lahirnya masyarakat sipil yang lebih kuat, partisipatif, dan berintegritas di Maluku dan Indonesia secara keseluruhan.
