AMBON, Sirimaupos. com – Meski pemerintah telah menggulirkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pendidikan, kenyataannya banyak siswa di Maluku masih belum tersentuh layanan ini. Minimnya dapur MBG yang beroperasi di daerah menjadi penyebab utama distribusi gizi belum merata.
Senin (25/8/2025), Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta, anggota Komite IV Mei, serta Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala meninjau langsung dapur MBG di Kompi B Yonif 733 Raider, Waiheru, Ambon.
Di lokasi, rombongan disambut para petugas Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) Kecamatan Baguala yang menjadi pengelola dapur MBG. Mereka menunjukkan proses operasional, jumlah pegawai, hingga mekanisme distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan gizi berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” kata Gubernur Lewerissa.
SPPG Baguala diketahui mulai beroperasi sejak 6 Januari 2025 dengan melibatkan 53 tenaga kerja. Dapur ini melayani 3.067 penerima manfaat, terdiri dari 2.891 siswa sekolah serta 176 kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).
“Dapur ini menjadi bukti nyata hadirnya negara di tengah masyarakat, khususnya untuk memastikan hak anak-anak dan ibu dalam mendapatkan gizi terpenuhi,” kata Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung.
Namun, di balik capaian tersebut, data menunjukkan bahwa keberadaan dapur MBG masih sangat terbatas. Dari total 33 dapur yang diproyeksikan Badan Gizi Nasional untuk Maluku, baru 22 yang aktif beroperasi.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, merinci sebaran SPPG aktif, yakni Kota Ambon 7 unit, Maluku Tengah 4 unit, Seram Bagian Barat 5 unit, Buru Selatan 2 unit, Kota Tual 1 unit, Maluku Tenggara 1 unit, dan Maluku Barat Daya 1 unit.
“Jumlah ini jelas belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Masih banyak wilayah terpencil yang belum tersentuh,” kata Kasrul.
Secara keseluruhan, program MBG di Maluku telah menjangkau 75.955 penerima manfaat. Dari jumlah itu, 2.426 balita, 2.740 anak PAUD, 3.299 siswa TK, 33.115 siswa SD, 12.990 siswa SMP, 11.605 siswa SMA, hingga 342 ibu menyusui.
Novita Anakotta, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, menekankan bahwa pemerataan dapur MBG harus menjadi prioritas. “Kalau kita hanya fokus di kota, maka anak-anak di desa akan terus tertinggal. Padahal gizi adalah hak dasar,” katanya.
Sementara itu, Aziz Sangkala menyebut DPRD Maluku siap mendukung percepatan pembangunan dapur MBG di seluruh kabupaten/kota. “Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pendidikan dan masa depan Maluku,” ujarnya.
Dengan kondisi geografis Maluku yang kepulauan, tantangan distribusi logistik juga menjadi sorotan. Transportasi dan akses ke pulau-pulau kecil sering kali menjadi penghambat kelancaran penyaluran makanan bergizi.
“Pemerintah perlu mengantisipasi hambatan geografis dengan menyiapkan dapur-dapur satelit di wilayah kepulauan,” kata Mei, anggota Komite IV DPD RI.
Program MBG dipandang sebagai langkah fundamental untuk membangun Maluku dari sisi manusia. Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, generasi muda diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.
Kunjungan Gubernur dan DPD RI di dapur MBG Ambon menjadi penegasan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan kualitas manusia.(*)
