Ambon, SirimauPos – Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) menggelar program Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan bagi aparatur Pemerintah Negeri Ureng, Kabupaten Maluku Tengah, pada Jumat (8/8). Kegiatan ini berlangsung di Balai Negeri Ureng dan dihadiri oleh pemerintah negeri, saniri negeri, serta tokoh masyarakat setempat.
Program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan desa dan menjalankan tata pemerintahan negeri secara efektif. Fokus utama diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat negeri agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
“Kegiatan ini adalah bagian dari pengabdian yang dilaksanakan oleh bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat,” kata dekan Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan negeri, khususnya dalam penyusunan peraturan negeri di wilayah Jasira Leihitu yang memiliki keragaman budaya dan potensi adat. “Potensi tersebut perlu dikelola dan diatur secara tepat agar memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan adat dan pembangunan masyarakat setempat,” kata Hendrik Salmon.
Penjabat Negeri Ureng, Samsul Bahri Niapele, menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Kegiatan ini menjadi sarana memperluas wawasan para penyelenggara pemerintahan, sehingga ke depan mereka dapat menjalankan tugas secara lebih baik, efektif, dan efisien,” kata Samsul Bahri Niapele.
Ia berharap seluruh peserta mampu memanfaatkan materi yang disampaikan sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. “Para peserta diharapkan teredukasi dari setiap materi yang diberikan, sehingga bisa diaplikasikan dalam tugas sehari-hari,” kata Samsul Bahri Niapele.
Materi sosialisasi disampaikan oleh tiga narasumber utama. Prof. M. J. Saptenno membawakan topik Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Sistem Pemerintahan Negeri. Prof. S. E. M. Nirahua membahas Pengelolaan Keuangan di Negeri Ureng, sedangkan Prof. Jantje Tjiptabudu memaparkan Pembentukan Peraturan Negeri.
Ketiga topik tersebut dianggap relevan dengan tantangan yang dihadapi Negeri Ureng, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aturan adat dan sistem pemerintahan modern. Para narasumber memberikan contoh konkret dan strategi implementasi di lapangan.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari peserta yang menilai materi sangat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan negeri. Aparatur Negeri Ureng mengaku termotivasi untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta memperkuat struktur kelembagaan adat mereka.
Dengan adanya program ini, diharapkan kapasitas aparatur Negeri Ureng meningkat signifikan, sehingga mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berlandaskan hukum yang kuat. (*)
