Ambon, Sirimaupos.com — Hampir satu tahun masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dan Ely Toisuta, publik mulai meragukan implementasi 17 program prioritas yang dijanjikan, khususnya program utama terkait penyediaan akses air bersih. Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Yapono sebagai ujung tombak penyedia layanan air dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Masalah akut seperti macetnya aliran air, kenaikan tarif sepihak, serta beban keuangan internal yang tidak transparan memperkuat keraguan warga. Bahkan, PDAM yang seharusnya menyumbang pendapatan daerah justru menjadi beban anggaran Pemkot.
“Program air bersih adalah poin pertama dari 17 program prioritas, tapi realitanya air sering macet dan harga naik sepihak tanpa kontrol. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata seorang warga Kota Ambon berinisial AS.
Keluhan AS bukan tanpa dasar. Ia menyebut, selama satu tahun terakhir tidak ada kejelasan mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Direktur Utama maupun Dewan Pengawas PDAM. Posisi Dirut masih dijabat oleh Piter Saimima, meski proses seleksi formal sudah dilakukan sejak 2023.
“Walikota jangan hanya kumandangkan 17 program prioritas, tapi tidak berani menyentuh akar persoalan. Sampai sekarang hasil UKK Dirut dan Dewas tidak didengungkan,” tambah AS.
Sorotan publik semakin tajam setelah mencuat dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam manajemen PDAM Tirta Yapono. Beberapa kalangan menilai ada unsur “balas budi politik” dalam pengangkatan dan pembiaran jabatan direktur utama.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku pernah menyebutkan bahwa laporan keuangan PDAM Ambon memerlukan penataan ulang, terutama dalam aspek efisiensi dan transparansi. Namun rekomendasi tersebut hingga kini belum ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemkot.
“PDAM bukan lembaga politik, ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Kalau ada kepentingan politik di dalamnya, maka rakyat yang dikorbankan,” sebut AS
Anggota DPRD kota Ambon juga menyoroti kenaikan tarif air yang dilakukan sepihak oleh manajemen PDAM tanpa melalui mekanisme konsultasi dan persetujuan DPRD. “Kami tidak pernah menyetujui kenaikan tarif. Harus ada evaluasi menyeluruh atas kebijakan ini,” tegas salah satu anggota DPRD Kota Ambon
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Yapono, Piter Saimima, belum memberikan klarifikasi resmi terkait semua tudingan tersebut. Permintaan konfirmasi dari Sirimaupos.com melalui surat elektronik dan pesan tertulis juga belum direspons.
Walikota Ambon Bodewin Wattimena dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa 17 program prioritas tetap menjadi komitmen utama pemerintahannya. Namun ketika ditanya khusus mengenai evaluasi PDAM, ia hanya menjawab singkat bahwa semua sedang dalam “proses pengkajian.”
“Kami akan ambil langkah yang tepat pada waktunya,” kata Walikota Wattimena kepada wartawan usai rapat paripurna DPRD, Senin (24/6) lalu.
Namun pernyataan tersebut dinilai tidak memadai oleh banyak pihak. Lembaga swadaya masyarakat dan komunitas air bersih di Ambon mendesak agar dalam 100 hari pertama masa aktif pemerintahannya, Walikota segera melakukan restrukturisasi PDAM, termasuk pencopotan pimpinan jika terbukti gagal memenuhi target layanan dasar.
“Kalau tidak ada perubahan signifikan, maka rakyat akan menilai janji Walikota hanya lips service. Ini soal hak hidup masyarakat,” pungkas AS dengan nada kecewa. (*)
