Ambon, Sirimaupos.com- sedikitnya 468 orang perangkat desa yang terdiri dari masing-masing 1 orang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Penggerak PKK dan Badan Pengurus Desa ( BPD) dari sejumlah 117 desa dari Kabupaten Maluku Barat Daya ditelantarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri.
Para perangkat desa ini berangkat untuk mengikuti kegiatan pelatihan Penguatan Kapasitan Aparatur Desa yang berlangsung dari tanggal 17 hibgga 20 September 2024 berdasarkan surat bernomor 100.322/232/DPMD/2024 tanggal 4 Seotember 2024 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku Ahmad O Amahoru.
Dalam surat teesebut Kepala Dinas meminta kehadiran segera 4 irangperangkat desa dari tiap-tiap desa dengan ketentuan bahwa semua akomodasi dan transportasi akan ditangung oleh panitia serta ada biaya penggantian tiket Pulang Pergi.
Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari di bebedaa hotel di Kota Ambon itu nyatanya jauh dari harapan peserta karena di hari terakgir kegiatan pada Jumat (20/09/2024) dimana para peserta sudah tidak dibeti makan siang dan diminta cak out dari kamar senentara administrasi pengembalian biaya transportasi belum juga dibayarkan.
Para peserta elatihan dibiarkan terlantar dengsn pwrut kosong dan tanpa ada kepastian sementara pihak panitia penyelenggara dari Kemendagri itu satu per satu menghilang dari peserta.
Infirmasi yang diperoleh dari salah satu tim penyelenggara bahwa mereka akan dikembalikan dana sebesar Rp 1.480. 000 per orang sementara dana yang dipakai untuk biaya transportasi ke Ambon paling sedikit Rp 5 juta per orang.
Salah satu kepala desa menyatakan bahwa untuk perjalanan ke Ambon dari Kisar, Moa, Lakor dan sekitarnya membutuhkan dana lebih dari 5 juta sementara perjalanan.membutuhkan perjalanan selama 4 hari.
“Ini sangat tidak manusiawi dana yang dijanjikan untuk pengembalian pun sampai sore hari belum dibayar sementara kita belum makan siang,” kata kades.
Para peserta menilai ada penipuan yang dilakukan oleh Iven Organiser untuk meminta para peserta menandatangani dokumen pertanggung jawaban keuangan tanpa ada rincian anggaran secara transparan.
Sementara itu para petugas di dinas Pemberdayaan Masyarakat provinsi Maluku lebih banyak menyalahkan pihak kementrian dalam.negeri karena kemendagri sebagai penyelenggara.
Sementara itu, para peserta rencananya akan melakukan demo dan dialog dengan DPRD Provinsi Maluku.
Para perangkat desa ini rencabanya akan menginap di gedung DPRD Maluku sampai ada jalan keluar untuk memulangkan para perangkat desa ini.(*)
