AMBON, SIRIMAUPOS.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, memberi kuliah umum di Universitas Pattimura (Unpatti), Rabu (2/9/2026) di Ambon.
Ia mengajak mahasiswa Unpatti memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung program strategis nasional, mulai dari pengembangan Kampung Nelayan, desa mandiri pangan, hingga pemanfaatan potensi ekonomi karbon laut atau blue carbon.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya alam Maluku.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbasis riset, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Bagi Maluku yang memiliki potensi perikanan dan kelautan, keterlibatan perguruan tinggi dinilai strategis untuk memastikan program pemerintah dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.
Salah satu perhatian pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perbaikan nilai tukar nelayan. Zulkifli Hasan menyebut nilai tukar nelayan saat ini berada pada angka 103, sedangkan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 120 pada tahun berikutnya sesuai arahan Presiden. Sebagai perbandingan, ia menyebut nilai tukar petani padi telah mencapai 127. Angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan yang dapat memperkuat pendapatan dan daya beli masyarakat nelayan.
“Perintah Bapak Presiden harus sampai tahun depan menjadi 120. Kalau petani padi sudah 127, nelayan masih 103,” kata Zulkifli Hasan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengembangkan program Kampung Nelayan dengan menyediakan fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Fasilitas yang direncanakan mencakup balai lelang, tempat penyimpanan ikan berpendingin (cold storage), fasilitas bahan bakar, bengkel, hingga koperasi. Menurut Zulkifli Hasan, dukungan perguruan tinggi dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan program, termasuk melalui penelitian, inovasi teknologi, pendampingan masyarakat, dan pengembangan model usaha perikanan yang berkelanjutan.
“Kita perlu kerja sama dengan kampus, terutama Universitas Pattimura. Maluku, Maluku Utara, termasuk NTT, itu pusat 3T dan ikan kita. Itu perlu kerja sama,” ujarnya.
Selain sektor perikanan, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi karbon laut atau blue carbon, yang berkaitan dengan kemampuan ekosistem pesisir dan laut menyerap serta menyimpan karbon.
Zulkifli Hasan menyebut Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki dana sekitar Rp22 triliun. Namun, menurutnya, pemanfaatan dana tersebut membutuhkan mekanisme dan skema kerja sama yang tepat agar program lingkungan dapat dijalankan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan Unpatti berpotensi mendukung kajian ilmiah, pengembangan program, dan pendampingan masyarakat pesisir, meskipun realisasi pendanaan tetap bergantung pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Uangnya banyak, ada di BPDLH Rp22 triliun. Tapi tidak mudah mempergunakannya. Kalau langsung ke masyarakat satu per orang sulit. Oleh karena itu, kalau bisa bersama dengan kampus, itu salah satu kerja yang bisa sangat produktif,” kata Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga mendorong pengembangan desa mandiri pangan dan desa tematik berdasarkan potensi unggulan masing-masing wilayah, baik pariwisata, perikanan, pertanian maupun sektor lainnya. Di sisi lain, persoalan sampah dan ancaman mikroplastik menjadi perhatian yang membutuhkan dukungan riset perguruan tinggi. Zulkifli Hasan mencontohkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk serta pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi, termasuk ubin dan bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).
Ia menegaskan bahwa kerja sama antara kampus, pemerintah, dan sektor swasta diperlukan agar penelitian dan inovasi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat. Bagi Unpatti, peluang kolaborasi ini membuka ruang untuk memperkuat kontribusi akademik dalam pembangunan pangan, perikanan, ekonomi biru, dan pengelolaan lingkungan di Maluku.(**)
